Jakarta (ANTARA) - Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menyebutkan percepatan pemulihan ekonomi pascabencana memerlukan pendekatan komprehensif melalui penguatan infrastruktur strategis yang tangguh bencana, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor.
Dalam acara forum diskusi di Padang, Sumatera Barat, Rabu (11/2), Deputi Geoekonomi DPN Yayat Ruyat mengatakan dalam perspektif pertahanan negara, bencana alam merupakan ancaman nonmiliter yang dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan wilayah.
"Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang besar sekaligus tingkat kerawanan bencana yang tinggi, baik gempa bumi, banjir, maupun longsor," ucap Yayat, seperti dikutip dari keterangan di Jakarta, Sabtu.
Oleh karena itu, Yayat menegaskan pentingnya forum tersebut sebagai wadah strategis untuk merumuskan kebijakan terpadu dalam mempercepat pemulihan ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan nasional berbasis wilayah.
Adapun forum itu bertema Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana Alam di Sumatera Barat melalui Sinergi Kebijakan Pertahanan Negara.
Selain pelaksanaan forum diskusi, rangkaian kegiatan juga diisi dengan kunjungan kerja dan penyerahan bantuan ke sejumlah lokasi terdampak bencana dan objek strategis di Sumatera Barat.
Beberapa tempat dimaksud, antara lain SDN 05 Batang Anai, SD 49 Batang Kabung Lubuk Minturun, Hunian Sementara (Huntara) Batang Anai, Nagari Salareh Aia Kabupaten Agam, wilayah Tanah Datar, serta audiensi dengan pemerintah daerah dan unsur TNI-Polri setempat.
Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan pada 9–13 Februari 2026 sebagai bagian dari upaya komprehensif untuk memperoleh gambaran langsung kondisi lapangan serta merumuskan solusi kebijakan yang konkret dalam mempercepat pemulihan ekonomi Sumatera Barat dan memperkuat ketahanan nasional berbasis wilayah.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan sejumlah upaya untuk mempercepat pemulihan 4.876 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana hidrometeorologi.
"Secara umum, Pemerintah Provinsi Sumbar melakukan lima langkah upaya penanganan terhadap UMKM yang terdampak bencana," kata Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy di Kota Padang, Kamis (12/2).
Upaya pemulihan yang dilakukan ialah pemetaan data koperasi dan UMKM sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pemulihan setelah bencana.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
