Kemensos targetkan 150 ribu siswa masuk Sekolah Rakyat pada 2027

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan lebih dari 150 ribu siswa dari kota/kabupaten di Indonesia masuk program Sekolah Rakyat pada tahun 2027.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Tangerang, Sabtu, menyampaikan bahwa target ini akan direalisasikan dalam program rintisan Sekolah Rakyat yang khusus menjangkau anak-anak kurang mampu dan putus sekolah.

"Target jangka panjang pemerintah adalah agar setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa," katanya.

Ia menyebutkan, untuk saat ini jumlah siswa yang masuk program Sekolah Rakyat telah lebih dari 43.000 orang. Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, jumlah tersebut ditargetkan melonjak menjadi lebih dari 150.000 siswa pada tahun depan apabila pembangunan gedung permanen telah rampung di setiap daerah.

"Menghimpun anak-anak jalanan untuk mau bersekolah bukanlah perkara mudah. Para pendamping di lapangan bahkan harus meluangkan waktu hingga 24 jam penuh hanya untuk melacak keberadaan anak-anak tersebut," ujarnya.

Baca juga: Pemprov beri 20 hektare, minta Mensos tambah Sekolah Rakyat di Sulsel

Gus Ipul juga bilang, pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas penyelenggaraan sekolah rintisan bagi anak-anak yang putus sekolah maupun tidak sekolah.

Seperti contoh, lanjutnya, demi menunjang program itu pihaknya telah membangun sekolah rintisan yang memanfaatkan gedung milik Kementerian Perhubungan yang kesehariannya digunakan sebagai tempat pembelajaran Politeknik Penerbangan Indonesia menjadi Sekolah Rakyat.
​
"Program rintisan tambahan ini secara khusus menjangkau anak-anak yang pada jam sekolah kerap mengamen atau mencari penghasilan di pasar-pasar dan tempat umum," tuturnya.

Ia menambahkan, kini terdapat 400 anak jalanan yang berhasil dijangkau, dan sebanyak 300 anak telah melalui asesmen dan memenuhi syarat untuk langsung mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Rakyat.
​
"Sementara itu, lebih dari 100 anak lainnya memerlukan masa penyetaraan atau matrikulasi terlebih dahulu di sentra-sentra milik Kementerian Sosial. Hal ini dikarenakan sebagian dari mereka belum bisa membaca, memiliki kendala kesehatan, serta menghadapi permasalahan lainnya," kata dia.