Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dan Government 5.0 untuk memperkuat tata kelola serta memastikan pengelolaan keuangan negara memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Anggota I BPK RI sekaligus Pelaksana Tugas Auditorat Keuangan Negara (AKN) IV BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan pemeriksaan laporan keuangan tidak hanya bertujuan menghasilkan opini, tetapi juga memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Pemeriksaan laporan keuangan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Nyoman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, Government 5.0 menuntut pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan, analisis data, serta kolaborasi lintas sektor dalam proses pemerintahan.
Sementara itu, prinsip ESG diperlukan agar kebijakan dan pengelolaan sumber daya negara tetap mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Menurut dia, kedua pendekatan tersebut harus berjalan beriringan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengambilan kebijakan.
BPK mencatat sedikitnya enam tantangan dalam mewujudkan Government 5.0, yakni belum meratanya transformasi digital, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta kecerdasan buatan, integritas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, serta keamanan siber dan kolaborasi.
Karena itu, BPK mendorong pendekatan whole-of-government yang mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan.
“Kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah menerapkan kombinasi Government 5.0 dengan pengelolaan sumber daya yang mengedepankan keberlanjutan melalui prinsip ESG,” kata Nyoman.
Nyoman pun mengingatkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan kementerian/lembaga (K/L) bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus memperkuat kelemahan dan kekurangan sehingga tata kelola pemerintahan menjadi semakin efisien, efektif, dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus memperkuat kelemahan dan kekurangan sehingga tata kelola pemerintahan menjadi semakin efisien, efektif, dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat," katanya.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
