Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan memperkuat sinergi kerja bersama dengan seluruh anggota Komisi VII DPR RI.
“Kami berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan memperkuat sinergi ke depan," kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (1/4), Widiyanti mengapresiasi berbagai masukan dari Komisi VII DPR RI sebagai bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan dan program ke depan.
Menurutnya pengawasan dan dukungan dari Komisi VII sangat krusial dalam memastikan setiap program berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta pengembangan pariwisata Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P. Daulay menyampaikan pihaknya memahami laporan realisasi anggaran serta dampak global terhadap pariwisata nasional.
Baca juga: Kemenpar tertarik belajar kembangkan wisata gastronomi dengan Jepang
Namun, Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Pariwisata untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang telah disampaikan.
Rekomendasi tersebut antara lain mencakup peninjauan kembali struktur anggaran pada setiap unit kerja eselon I agar lebih proporsional, berimbang, dan tepat sasaran, sampai menghitung secara cermat penyesuaian program mitigasi agar tidak menghambat pencapaian tujuan strategis sektor pariwisata nasional.
Komisi VII DPR RI juga mendorong optimalisasi pasar wisatawan Asia Tenggara sebagai prioritas, serta penguatan penataan kawasan Labuan Bajo melalui standardisasi dan sertifikasi usaha. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin aspek konservasi, keselamatan, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.
Dukungan terhadap penguatan sektor MICE internasional juga menjadi perhatian, termasuk melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait kebijakan visa C10 dan C11.
Saleh turut menekankan pentingnya penguatan kebijakan bebas visa, optimalisasi peran polisi pariwisata, penegasan length of stay, serta percepatan implementasi kebijakan bebas sampah plastik di destinasi wisata.
Baca juga: Kemenpar prioritaskan Asia strategi jangka pendek di tengah konflik
Dalam aspek promosi, Komisi VII mendorong penguatan strategi promosi digital dengan narasi yang menekankan keamanan dan kenyamanan wisatawan sebagai respons terhadap dinamika global, dan mengarahkan program vokasi tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi pada hasil nyata berupa penciptaan lapangan kerja.
Termasuk pengembangan pariwisata regeneratif yang didorong sebagai kebijakan strategis yang menekankan restorasi lingkungan, mitigasi dampak, dan keseimbangan ekonomi masyarakat.
Diketahui dalam rapat itu Menteri Widiyanti memaparkan berbagai capaian dan langkah strategis, mulai dari realisasi program unggulan, kontribusi dan manfaat program kerja, hingga dampak dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah terhadap sektor pariwisata Indonesia.
Pemerintah juga telah menyiapkan penyesuaian strategi untuk memastikan sektor pariwisata tetap adaptif dan tangguh menghadapi tantangan global.
Dia menekankan sebagai langkah mitigasi, Kementerian Pariwisata telah menyiapkan penyesuaian strategi dengan fokus pada pergeseran target pasar. Implementasinya akan dilakukan secara bertahap, seiring perkembangan situasi geopolitik.
Baca juga: Kemenpar antisipasi dampak konflik Timur Tengah terhadap pariwisata
Baca juga: Anggota Komisi VII DPR: Kemenpar perlu buat wisatawan tinggal lama
Baca juga: Strategi Kemenpar dalam hadapi dinamika geopolitik global
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
