Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
"Capaian kali ini memiliki makna yang istimewa bagi kami. Ini bukan sekadar pencapaian tahunan, melainkan pembuktian komitmen jangka panjang bahwa Kementerian Pariwisata mampu mempertahankan opini WTP sejak 2015," kata Widiyanti dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Dia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran kementerian atas dedikasi dan komitmen mereka dalam menjaga integritas, ketelitian, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan dalam pengelolaan anggaran sektor pariwisata. Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade mencerminkan tumbuhnya budaya kerja yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas di lingkungan Kementerian Pariwisata.
Baca juga: Indonesia fokus kembangkan wisata kebugaran yang berkualitas
Capaian tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi, juga amanah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara agar semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Ke depan, kami harus memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat melalui pembangunan sektor pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan," ujar Widiyanti
Pada Tahun Anggaran 2025, Kementerian Pariwisata mencatat realisasi anggaran sebesar 95,52 persen dari pagu yang dapat digunakan.
Sementara itu, realisasi anggaran berdasarkan satuan kerja mencapai 95,92 persen, yang terdiri atas Satuan Kerja Pusat sebesar 97,74 persen, Politeknik Pariwisata sebesar 93,66 persen, serta Badan Pelaksana Otorita sebesar 90,66 persen dari total pagu anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,48 triliun.
Widiyanti berharap capaian opini WTP selama lebih dari satu dekade dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kementerian Pariwisata untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mendukung kemajuan pariwisata Indonesia.
"Harapannya, capaian ini menjadi pemantik bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik demi mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan," kata Widiyanti.
Baca juga: Realisasi anggaran Kemenpar pada 2025 mencapai 95 persen
Baca juga: Kemkomdigi pertahankan opini WTP dua tahun berturut-turut
Baca juga: ATR/BPN sebut opini WTP dari BPK jadi momentum evaluasi kinerja
Baca juga: Kemenkeu kembali raih opini WTP ke-15 berturut-turut dari BPK
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
