Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) mendorong percepatan penyelesaian berbagai isu strategis yang dihadapi masyarakat adat Badui, mulai dari tata kelola pemerintahan adat, pemanfaatan Dana Desa, perlindungan wilayah adat hingga keberlanjutan ruang hidup masyarakat.
"Diperlukan langkah bersama untuk memastikan kebijakan pembangunan dapat berjalan selaras dengan sistem adat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Badui. Pendekatan yang dilakukan harus menghormati nilai-nilai adat sekaligus memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," kata Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Masyarakat Suku Badui wajib jaga hutan lindung guna pelestarian alam
Menurut dia, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat Badui merupakan isu lintas sektor yang memerlukan pendekatan kolaboratif, baik itu di tingkat pemerintah daerah maupun pusat.
Ia mengatakan tantangan yang ada tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga menyangkut harmonisasi antara sistem administrasi pemerintahan nasional dengan tata kelola adat yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun di masyarakat Badui.
"Kemenko PM akan mengkoordinasikan pembahasan lanjutan bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah guna mendorong penyelarasan regulasi, penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap karakteristik masyarakat adat, serta percepatan penyelesaian berbagai isu terkait wilayah adat dan pemberdayaan masyarakat," kata Abdul Haris.
Baca juga: Masyarakat Badui minta jalan diperbaki hingga peningkatan kesehatan
Baca juga: Warga Badui siap laksanakan Seba bersama bupati dan gubernur
Masyarakat Badui tercatat telah memperoleh pengakuan secara resmi oleh negara sebagai Masyarakat Hukum Adat yang mendiami wilayah Desa Kanekes setelah melalui berbagai regulasi daerah.
Namun demikian, implementasi sejumlah kebijakan pembangunan, khususnya terkait pemanfaatan Dana Desa, masih menghadapi tantangan, karena belum optimalnya harmonisasi antara mekanisme administrasi pemerintahan desa dengan tata kelola pemerintahan adat yang berlaku.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
