Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menegaskan komitmen mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib, efektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut dibuktikan dengan penyelenggaraan “Entry Meeting Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Kebudayaan Tahun 2025” bersama Badan Pemeriksa Keuangan RI di kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, sebagai langkah awal pemeriksaan guna memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, memandang pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Menurutnya, akuntabilitas keuangan memiliki makna strategis.
“Setiap rupiah anggaran negara yang dikelola harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemajuan kebudayaan nasional,” kata Fadli.
Dia menambahkan bahwa Entry Meeting ini menjadi momentum awal untuk menyamakan persepsi antara Kemenbud dan BPK terkait tujuan, ruang lingkup, serta mekanisme pemeriksaan.
Baca juga: Kemenbud upayakan pendanaan berkelanjutan pelestarian cagar budaya
Melalui komunikasi yang terbuka dan profesional, diharapkan proses pemeriksaan dapat berjalan lancar serta memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan dan penguatan tata kelola keuangan di lingkungan Kementerian Kebudayaan.
Lebih lanjut, Fadli menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan fondasi penting bagi keberhasilan program pemajuan kebudayaan.
Senada dengan Fadli, Sekretaris Jenderal Kemenbud Bambang Wibawarta, dalam laporannya menekankan bahwa Entry Meeting ini menjadi wujud komitmen bersama dalam memastikan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Dalam laporannya, Bambang menegaskan bahwa pemeriksaan BPK RI merupakan bagian integral dari sistem pengawasan eksternal guna memastikan setiap rupiah anggaran publik dikelola secara efektif, efisien, dan sesuai dengan perundang-undangan.
Ia memandang bahwa pemeriksaan ini merupakan sarana evaluasi konstruktif untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta bertanggung jawab terhadap program dan anggaran. Pelaksanaan Entry Meeting ini menurutnya bukan sekadar tahapan formal pemeriksaan.
Baca juga: Komitmen Menbud dalam memperkuat bidang kebudayaan
“Entry Meeting merupakan momentum penting untuk menegaskan komitmen bersama terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance,” jelasnya.
Kementerian Kebudayaan berkomitmen untuk mendukung pemeriksaan yang independen dan objektif dengan menyediakan data dan informasi secara lengkap serta tepat waktu, sekaligus menindaklanjuti rekomendasi BPK.
Sementara itu, Anggota VI BPK, Fathan Subchi menyampaikan apresiasi kepada Kemenbud yang telah menunjukkan kinerja dan respons publik yang baik. Fathan juga menekankan pentingnya pola komunikasi yang efektif dan sinergi dengan tekad tata kelola pemerintah yang baik.
“Kemanfaatan anggaran pasti harus bersama, tidak mungkin pemerintah sendiri, tidak mungkin teman-teman BPK sendiri, tapi satu sinergi yang kolaboratif antara dua kelembagaan ini,” jelas Fathan.
Baca juga: Kementerian Kebudayaan tunjuk tokoh-tokoh senior sebagai penasihat
Baca juga: Pembangunan rumah budaya di Afrika Selatan butuh waktu setahun
Baca juga: Menbud: Pers berperan dalam penguatan ekosistem kebudayaan daerah
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
