Jakarta (ANTARA) - Terdapat sejumlah berita humaniora menarik yang terjadi pada Kamis (18/6) dan dapat dibaca kembali sebagai rangkuman atas peristiwa untuk mengawali hari ini.
Berita diawali dengan serba-serbi pemberhentian distribusi makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur hingga anggaran Rp100,1 triliun untuk pemulihan pascabencana.
1. Distribusi MBG dihentikan sementara selama libur sekolah
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan didistribusikan selama periode libur sekolah dan akan dimanfaatkan untuk mendukung penataan dan standardisasi tata kelola.
“Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standardisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya,” ujar Agustina Arumsari.
2. SPPG tidak akan terima insentif selama libur sekolah
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumsari mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak akan menerima insentif selama masa libur sekolah, seiring penghentian sementara distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif,” ujar Agustina Arumsari.
3. Kemensos dan PKP akselerasi bedah rumah orang tua siswa Sekolah Rakyat
Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengakselerasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang menyasar orang tua siswa Sekolah Rakyat.
Tenaga Ahli Menteri Sosial (Mensos) Fajar WH mengatakan integrasi lintas kementerian ini bertujuan memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui pembenahan infrastruktur domestik dan pemenuhan kebutuhan dasar hunian.
"Pendekatan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga menyasar peningkatan kesejahteraan seluruh keluarga. Anaknya disekolahkan, orang tuanya diberdayakan, dan rumahnya yang tidak layak huni direnovasi," katanya.
4. Menko PMK: Kawal anggaran rehab-rekon pascabencana Sumatera
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menekankan pentingnya pengawalan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, agar program yang telah disusun dapat segera direalisasikan di lapangan.
“Jadi sebagian besar anggaran untuk kementerian/lembaga sudah turun, kemudian ada yang masih berproses. Tetapi yang bagi kami perlu dikawal bukan hanya pencairan anggaran, tetapi juga bagaimana program bisa dilaksanakan secepat-cepatnya di lapangan," kata Menko PMK Pratikno.
5. Presiden setujui anggaran Rp100,1 triliun untuk pemulihan pascabencana
Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran pemulihan pascabencana sebesar Rp100,1 triliun untuk tiga tahun, yang diberikan melalui 23 kementerian/lembaga utama dan 10 kementerian/lembaga pendukung.
“Presiden sudah mengeluarkan direktif menyetujui total anggaran selama tiga tahun Rp100,1 triliun yang terbagi menjadi tiga tahapan,” kata Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian.
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
