Kemarahan UE meningkat menyusul ancaman militer Trump

Trump memicu kemarahan di antara para sekutu di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO) setelah mempertanyakan apakah mereka akan membantu Washington pada saat dibutuhkan.

"Kami tidak pernah membutuhkan mereka. Kami tidak pernah benar-benar meminta apa pun dari mereka. Anda tahu, mereka akan mengatakan bahwa mereka akan mengirim beberapa pasukan ke Afghanistan, atau ini atau itu. Dan mereka melakukannya, mereka tetap berada di belakang, sedikit di luar garis depan," ujar Trump pada Kamis (22/1) dalam sebuah wawancara dengan Fox News di Davos, Swiss, yang memicu gelombang kritik.

Komentar tersebut menyulut amarah para pemimpin Eropa, dengan Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer mengecam pernyataan Trump sebagai "menyinggung dan benar-benar mengerikan", mengingat korban berjatuhan di pihak pasukan Inggris dalam perang AS di Afghanistan.

PM Polandia Donald Tusk dalam sebuah unggahan di media sosial juga mengecam komentar Trump, menyoroti bahwa negaranya pun kehilangan pasukan di Afghanistan.

Kontroversi terbaru ini muncul menyusul perselisihan sengit dengan para pemimpin Eropa terkait Greenland, setelah Trump mengatakan bahwa tindakan militer akan menjadi opsi yang memungkinkan dalam upayanya untuk mengakuisisi pulau yang sebagian besar berada di Arktik itu, sebuah wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark.

PM Denmark Mette Frederiksen mengatakan bahwa meskipun isu keamanan, investasi, dan ekonomi dapat dinegosiasikan, "kedaulatan kami tidak dapat dinegosiasikan".

Meskipun Trump kemudian mengklaim telah mengamankan kerangka kerja kesepakatan dengan NATO terkait masa depan Greenland, ancaman dan retorikanya yang agresif mendorong para pemimpin Eropa mengecam segala bentuk agresi militer di Greenland sebagai "neokolonialisme".

AS ingin "melemahkan dan menundukkan Eropa" dengan menuntut "konsesi maksimum" dan menerapkan tarif yang "secara fundamental tidak dapat diterima terlebih lagi jika tarif tersebut digunakan sebagai alat tekanan terhadap kedaulatan teritorial," ujar Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) baru-baru ini di Davos, Swiss.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), Kaja Kallas, pada Kamis mengatakan bahwa "hubungan trans-Atlantik jelas mendapat pukulan besar dalam sepekan terakhir."

Mantan presiden Dewan Eropa, Charles Michel, mengatakan kepada CNN bahwa hubungan trans-Atlantik "sebagaimana yang kita kenal selama beberapa dasawarsa, kini telah mati."

Para kritikus juga berpendapat bahwa saran Trump untuk menggunakan kekuatan militer dalam sengketa Greenland akan melanggar perjanjian internasional, termasuk Piagam PBB, yang melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.

Selain itu, karena AS dan Denmark sama-sama anggota NATO, serangan terhadap Greenland juga akan melanggar Pakta Atlantik Utara.

Sejak itu, Trump menarik kembali ancaman soal tindakan militer dan pengenaan tarif, setelah mendapat kecaman keras dari para pemimpin UE.

Sementara itu, pemerintahan Trump telah menekankan bahwa Greenland sangat penting bagi keamanan nasional AS.

Berbicara langsung di atas panggung di WEF, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan Trump "percaya bahwa Greenland sangat penting untuk perisai rudal Golden Dome."

"Greenland menjadi semakin menarik untuk ditaklukkan oleh pihak asing," ujar Bessent. "Dan (Trump) sangat yakin bahwa Greenland harus menjadi bagian dari AS untuk mencegah terjadinya konflik, daripada menempatkan AS dalam posisi terlibat dan terekspos dalam konflik yang berbahaya."

Saat ditanya apakah Greenland penting bagi keamanan nasional AS, Michael O'Hanlon, seorang peneliti senior di Brookings Institution, mengatakan kepada Xinhua, "Itu penting, tetapi kami sudah mampu melindunginya. Bahkan, berdasarkan perjanjian, kami sudah berkewajiban untuk melakukannya."

Greenland menjadi lokasi pangkalan militer utama AS, dan dengan mencairnya es di Arktik, rute pelayaran baru serta akses ke sumber daya alam menjadi semakin memungkinkan. Hal ini telah mendorong minat AS terhadap pulau itu, menurut laporan media.