Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri periode 2026–2031 AH Bimo Suryono menilai sinergi antara DPR RI, pemerintah, otoritas keuangan, perbankan nasional, dan Polri menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika ekonomi global dan meningkatnya aspirasi masyarakat.
Bimo mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilainya aktif membangun koordinasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, serta membuka ruang dialog dengan mahasiswa dalam merespons sejumlah isu strategis nasional.
"Langkah yang dilakukan Bapak Dr. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan mengedepankan kepentingan bangsa. Komunikasi yang dibangun dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian dari ikhtiar menjaga stabilitas nasional," kata Bimo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Ketum KBPP Polri: Kritik boleh menghina jangan
Menurut dia, konsolidasi antarlembaga diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan kepastian berusaha, termasuk dalam menyikapi isu-isu strategis di sektor pertambangan, fiskal, dan penguatan sektor keuangan nasional.
Bimo menilai koordinasi yang melibatkan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), lembaga jasa keuangan, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat memperkuat fundamental ekonomi nasional.
Ia mengatakan sinergi tersebut berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, memperkuat kepercayaan pasar, menjaga likuiditas, serta memastikan pembiayaan kepada dunia usaha dan masyarakat tetap berjalan.
Selain itu, Bimo menilai kerja sama antara DPR RI, pemerintah, dan Polri juga penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Baca juga: Ketum KBPP Polri apresiasi TNI-Polri profesional amankan demonstrasi
Ia juga mengapresiasi upaya membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi.
"Demokrasi akan semakin berkualitas apabila seluruh pihak mengedepankan komunikasi, bukan konfrontasi. Aspirasi harus didengar, tetapi stabilitas bangsa juga harus tetap dijaga sebagai kepentingan bersama," katanya.
Bimo menambahkan tantangan ekonomi global membutuhkan respons kolektif dari seluruh institusi negara. Menurut dia, koordinasi lintas sektor menjadi modal penting untuk menjaga optimisme publik dan dunia usaha.
"Sinergi antara DPR RI, pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, lembaga jasa keuangan, perbankan nasional termasuk Himbara, serta Polri merupakan modal besar bangsa Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional. Ketika seluruh institusi bergerak dalam satu visi, kepercayaan publik akan meningkat, dunia usaha semakin optimistis, dan pembangunan nasional akan berjalan lebih kuat menuju Indonesia Emas 2045," ujar Bimo.
Baca juga: Dasco telepon Bahlil dan Kepala BGN terkait tuntutan mahasiswa
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
