Kadin galang dana untuk korban bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar

2 months ago 10

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melakukan penggalangan dana untuk korban bencana di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar) dan Aceh.

"Ini sangat penting sekali, bahwa Kadin sangat prihatin. Kita dari kemarin sudah melakukan penggalangan dana. Insya Allah, sehabis Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ini kita akan turun ke lapangan, baik di Sumatera Utara, Sumatera Barat, maupun Aceh," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam Rapat Pimpinan Nasional 2025 Kadin Indonesia di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Kadin Aceh, Kadin Sumatera Utara dan Kadin Sumatera Barat yang menghadiri Rapimnas di Jakarta telah menyampaikan apa-apa saja yang benar-benar dibutuhkan.

"Teman-teman dari Kadin Aceh, Kadin Sumatra Utara, Kadin Sumatera barat, ada di sini, menyampaikan tadi malam apa yang dibutuhkan benar-benar. Tentu dana dibutuhkan, tapi juga kita kenapa duduk dengan pemerintah, ingin tahu mana yang kita bisa berperan," katanya.

Menurut Anindya, bencana yang terjadi bukan hanya bersifat jangka pendek melainkan juga bersifat jangka panjang.

"Karena ini saya rasa bukan jangka pendek, jangka panjang. Karena hubungannya dengan kerusakan infrastruktur, dan juga rantai pasok, baik bahan bakar, maupun juga makanan," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengerahkan dan mengalihkan alat berat dari sejumlah proyek infrastruktur untuk mempercepat pembukaan akses jalan di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat guna menjaga distribusi logistik serta mencegah risiko sosial.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pascabencana banjir dan longsor, pembukaan kembali jalur transportasi menjadi prioritas utama sebelum pemerintah berbicara lebih jauh mengenai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.

Ia menjelaskan kementeriannya telah meminta kontraktor dan BUMN karya menarik sebagian besar alat berat dari pekerjaan reguler di Sumatera untuk difokuskan ke titik-titik longsor yang menghambat jalur utama.

Menurut dia, langkah tersebut diperlukan karena keterlambatan pembukaan akses jalan tidak hanya menghambat suplai pangan dan air bersih, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan sosial di wilayah yang terisolasi terlalu lama.

Baca juga: Rapimnas Kadin 2025 fokus memperluas lapangan kerja

Baca juga: Kadin kirim sekitar 20 ribu tenaga kerja migran dalam setahun

Baca juga: Kadin minta pemerintah perkuat pengawasan untuk halau thrifting ilegal

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |