Jakarta (ANTARA) - Sepanjang 2025, ketidakpastian ekonomi global masih berlanjut sejalan dengan proyeksi banyak ekonom.
Dalam kurun 12 bulan terakhir saja, dinamika geopolitik bergerak cepat. Mulai dari konflik regional yang tidak mereda, hingga kebijakan agresif negara adidaya turut mengubah lanskap perdagangan dunia.
Salah satu yang disorot tahun ini adalah kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS), atau yang populer disebut tarif Trump.
Kebijakan itu menuai kontroversi. Bagaimana tidak, tatkala Donald Trump kembali dilantik sebagai presiden, pada 2 April 2025 ia mengumumkan kebijakan tarif resiprokal universal yang ia sebut sebagai America’s Liberation Day.
Bagi eksportir Indonesia, keputusan itu menjadi alarm dini.
Kala itu, AS menetapkan tarif dasar 10 persen bagi hampir seluruh barang impor dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Dari perhitungan tersebut, tarif untuk produk asal Indonesia melonjak hingga 32 persen.
Pada titik ini, kalkulasi perdagangan berubah drastis. Surplus dagang yang selama ini dibanggakan Indonesia mulai menghadapi tekanan seiring meningkatnya risiko penurunan daya saing produk nasional di pasar AS.
Sebenarnya, pasar AS memiliki posisi strategis bagi Indonesia. Perlu diketahui bahwa AS merupakan mitra dagang terbesar kedua Indonesia setelah China, dengan porsi pasar yang signifikan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi ekspor Indonesia ke AS konsisten berada di kisaran 9 hingga 11 persen dalam lima tahun terakhir. Hubungan dagang ini juga ditopang oleh surplus perdagangan Indonesia yang relatif besar.
Hingga 2024, surplus Indonesia terhadap AS berada di rentang 14,4 miliar dolar AS hingga 19,3 miliar dolar AS, terutama ditopang ekspor tekstil, alas kaki, dan furnitur. Namun, dalam logika pemerintahan Trump, defisit perdagangan dipandang sebagai kerugian yang harus “dikoreksi”.
Pemerintah AS menilai Indonesia menerapkan sejumlah hambatan masuk (barrier), baik tarif maupun non-tarif, hingga 64 persen terhadap produk asal Amerika. Logika perhitungan inilah yang jadi dasar Trump menetapkan tarif balasan setengahnya, yakni 32 persen, pada awal April 2025.
Meski tarif kemudian diturunkan menjadi 19 persen, risikonya tetap membayangi dunia usaha nasional. Dari titik inilah proses perundingan panjang dan penuh aral dimulai.
Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
