Jakarta (ANTARA) - Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 menghadapi problem lain, yakni beredarnya pemberitaan yang tidak benar atau hoaks dari oknum tidak bertanggung jawab.
Di saat banjir bandang serta longsor sedang mengalami pemulihan, muncul ancaman lain berupa maraknya hoaks, sehingga memperburuk dan menghambat penanganan darurat.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap maraknya hoaks selama penanganan bencana; Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menerima informasi karena banyak kabar yang beredar luas, ternyata tidak benar dan bukan bersumber dari kanal resmi pemerintah.
Imbauan ini menjadi semacam lensa sistematis bagi masyarakat agar dapat melihat sebagian besar kerentanan ruang digital di saat krisis.
Ancaman
Contoh hoaks yang beredar amat mencolok terjadi di Pidie Jaya, Aceh. Lima orang diamankan polisi karena menyebarkan narasi palsu tentang "naiknya air laut ke daratan yang akan menyapu permukiman". Pesan berantai dan rekaman suara itu memicu evakuasi karena panik, tanpa arah, dan mengacaukan operasi SAR.
Ada pula klaim makam massal 400 korban, atau tudingan politik tak berdasar yang mengaitkan bencana dengan kebijakan lama menteri tertentu.
Hoaks semacam ini tidak boleh beredar dan mengganggu proses pemulihan. Para pembuat dan penyebar hoaks sengaja memanfaatkan ketidakpastian psikologis korban, di mana informasi apa pun yang dramatis dan sensional lebih mudah diterima daripada fakta sejuk.
Baca juga: KNPI imbau generasi muda tak terjebak "framing" sepihak saat bencana
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
