Moskow (ANTARA) - Sembilan negara Eropa meminta Komisi Eropa untuk memperpanjang mekanisme darurat Sistem Masuk/Keluar (EES) baru bagi warga asing, yang mewajibkan pengumpulan data biometrik, menurut laporan Politico.
Laporan tersebut dikutip dari surat bersama para menteri dalam negeri negara-negara EU yang telah mengajukan permohonan kepada Komisi.
Dalam surat tertanggal 7 Juli, Belgia, Jerman, Yunani, Italia, Malta, Belanda, Portugal, Prancis, dan Swiss menyampaikan kepada Komisioner Eropa untuk Urusan Dalam Negeri, Magnus Brunner, bahwa beberapa bulan pertama pengoperasian sistem kontrol perbatasan baru menunjukkan "kesulitan signifikan" yang tidak dapat diremehkan, menurut laporan pada Rabu.
Para menteri dilaporkan menegaskan kembali dukungan mereka terhadap sistem EES, tetapi meminta Brussel untuk mengizinkan negara-negara anggota untuk terus menggunakan mekanisme darurat sistem tersebut setelah tanggal berakhirnya pada 6 September 2026.
Mekanisme darurat itu memungkinkan layanan perbatasan untuk sementara menangguhkan pengambilan sidik jari dan pemindaian wajah para pelancong dalam beberapa kasus luar biasa untuk mencegah kemacetan di perbatasan, menurut catatan laporan tersebut.
Sumber: Sputnik/RIA NovostiBaca juga: Rusia mulai kumpulkan data biometrik dari WNA yang lintasi perbatasan
Baca juga: 10 Negara yang melarang scan biometrik Worldcoin World App
Baca juga: Kelompok hak sipil Uni Eropa inginkan larangan pengawasan biometrik
Penerjemah: Katriana
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
