Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengingatkan tekanan terhadap fiskal perlu diantisipasi lebih cermat dengan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih terarah.
Faisal dalam Central Banking Forum 2026 di Jakarta, Senin, mengatakan tantangan terbesar saat ini bukan hanya menjaga stabilitas makro, tetapi juga memastikan tata kelola fiskal tetap kredibel di mata pasar.
Berdasarkan simulasinya, bila harga minyak menembus 84 dolar AS per barel dan nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp16.800 sampai Rp17.000 per dolar AS, tambahan subsidi energi yang dibutuhkan untuk menahan harga BBM bersubsidi agar tidak naik bisa mencapai sekitar Rp100 triliun.
Angka itu dinilai akan memberi tekanan besar terhadap APBN dan membuat pengelolaan fiskal menjadi makin menantang.
Dia mengapresiasi langkah pemerintah untuk mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen. Menurutnya, batas itu penting dijaga karena pelebaran defisit di atas 3 persen dapat memicu sorotan lebih tajam terhadap tata kelola fiskal.
“Pak Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi bahwa memang tidak akan tembus 3 persen, diusahakan semaksimal mungkin di bawah itu. Tapi itu tentu ada biayanya, ada langkah strategis yang harus diambil,” ujarnya.
Pemerintah telah mengambil keputusan untuk melakukan efisiensi anggaran guna merespons gejolak global dengan tetap menjaga kesehatan fiskal.
Namun, Faisal menyoroti, strategi efisiensi anggaran yang ditempuh pemerintah perlu dirancang lebih hati-hati.
Ia mencontohkan, efisiensi APBN yang dilakukan pada awal tahun lalu sempat menimbulkan dampak cukup besar pada sektor riil dan daerah, termasuk industri pariwisata yang menghadapi tekanan pada semester pertama.
Atas dasar itu, efisiensi dinilai tidak cukup jika berdiri sendiri. Pemerintah perlu mengombinasikannya dengan realokasi anggaran dari pos yang kurang produktif ke sektor yang lebih membutuhkan dukungan.
Pendekatan seperti itu, menurut dia, akan lebih efektif untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa menekan aktivitas ekonomi secara berlebihan.
Pemerintah sebelumnya telah memutuskan untuk merealokasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun sebagai salah satu upaya memitigasi dinamika perekonomian global.
Kebijakan itu merupakan bagian dari 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional yang ditujukan untuk menjawab tantangan dinamika global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Kebijakan lain yang juga disampaikan adalah optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari yang berpotensi menghemat anggaran hingga Rp20 triliun.
“Saya pikir ini adalah satu respons yang baik untuk menjaga stabilitas dan juga kesehatan fiskal. Pada saat yang sama, juga meningkatkan confidence masyarakat dan pelaku usaha,” tuturnya.
Baca juga: Menjamin keadilan fiskal transaksi ekonomi real time
Baca juga: Purbaya: Rp11 T dari Satgas PKH bisa tambal defisit dan perkuat fiskal
Baca juga: Wamenkeu pastikan fiskal tetap terjaga meski BBM subsidi tak naik
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
