Pontianak (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan ancaman kemarau panjang di Kalimantan Barat (Kalbar) pada 2026 yang diprediksi berlangsung lebih lama dari biasanya dan berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Kalbar akan menghadapi musim kemarau yang lebih panjang. Ini bukan sekadar siklus tahunan, tetapi bisa menjadi ancaman serius jika tidak diantisipasi sejak dini," kata Menteri LH Hanif saat kunjungan kerja di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Jumat.
Ia menyebut puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga September 2026, dengan curah hujan yang diprediksi menjadi salah satu yang terendah dalam tiga dekade terakhir.
"Di puncak kemarau nanti sekitar Juli, kita akan menghadapi curah hujan terendah selama 30 tahun terakhir. Ini harus kita antisipasi dari sekarang," tutur Menteri LH Hanif.
Baca juga: Menteri LH beri pesan daerah aktifkan MPA minimalisir kasus Karhutla
Menteri Hanif menekankan pentingnya dukungan data lapangan dari pemerintah daerah (pemda) untuk memperkuat langkah strategis nasional, termasuk koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca OMC).
"Data itu akan kami sampaikan ke BMKG dan BNPB untuk membangun hujan buatan. Selama masih ada bibit awan, ini harus dimanfaatkan," kata Menteri LH itu.
Dalam kunjungan tersebut Menteri Hanif juga meninjau Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) dan Masyarakat Peduli Api (MPA), serta berdialog dengan kelompok tani di Desa Sumber Rezeki.
Ia menegaskan upaya pencegahan harus menjadi garda terdepan dalam pengendalian karhutla, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan emisi dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
Baca juga: Menteri LH minta pemda wilayah rentan karhutla tetapkan siaga darurat
"Pencegahan adalah kunci utama pengendalian karhutla, sekaligus kontribusi nyata terhadap penurunan emisi," kata Menteri LH Hanif.
Ia juga mengingatkan seluruh daerah rawan kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mengingat tren peningkatan titik panas hingga awal April 2026 lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan Riau dan Kalbar menjadi wilayah paling rawan.
"Jangan sampai terjadi karhutla. Semua pihak harus waspada dan bergerak bersama," kata Menteri LH Hanif.
Selain isu karhutla, ia turut menyoroti penanganan sampah yang dinilai perlu segera bertransformasi menuju sistem yang lebih modern dan berkelanjutan.
Ia menegaskan mulai 2026 tidak boleh ada lagi praktik pembuangan sampah secara terbuka (open dumping) tanpa pengolahan lanjutan.
"Tahun 2026 tidak boleh ada lagi penanganan sampah secara open dumping. Daerah harus mulai beralih ke sistem yang lebih baik," kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.
Baca juga: Menteri LH minta akhiri open dumping untuk tekan potensi TPA terbakar
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
