DPR: Sekolah Rakyat harus buka masa depan siswa miskin

17 hours ago 6

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mengatakan satu tahun penyelenggaraan Sekolah Rakyat harus mampu membuka masa depan anak-anak dari keluarga miskin melalui pendidikan yang berkualitas dan memiliki pengakuan resmi.

Dini menyampaikan hal tersebut di Jakarta, Rabu, saat menanggapi evaluasi satu tahun pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

"Sehingga lulusan Sekolah Rakyat dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja tanpa hambatan administratif," katanya.

Menurut Dini, Komisi VIII DPR RI juga akan memastikan ijazah yang diterbitkan Sekolah Rakyat memiliki legalitas yang diakui negara sehingga tidak menghambat kelanjutan pendidikan maupun akses ke dunia kerja.

Ia mengatakan DPR akan mengawasi koordinasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, serta evaluasi berkala.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan selama satu tahun penyelenggaraan Sekolah Rakyat, para siswa telah menorehkan ratusan prestasi di tingkat daerah, nasional, hingga internasional.

Menurut Mensos, sepanjang 2025 siswa Sekolah Rakyat meraih empat prestasi tingkat internasional, 674 prestasi tingkat nasional, 71 tingkat regional, 513 tingkat provinsi, 842 tingkat kabupaten/kota, 89 tingkat kecamatan, dan 1.347 tingkat sekolah.

Prestasi tersebut, menurut Saifullah Yusuf, menunjukkan anak-anak yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses pendidikan mampu berkembang dan berkompetisi apabila memperoleh kesempatan belajar yang memadai.

Baca juga: 330 siswa ikuti pengenalan lingkungan di Sekolah Rakyat Nagan Raya

Baca juga: Taruna AAL bekali siswa Sekolah Rakyat 32 Natuna pendidikan karakter

Baca juga: Mensos nilai model penjangkauan Sekolah Rakyat Gresik efektif

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |