DPR: Pengalihan MBG ke korban banjir langkah tepat di masa darurat

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menilai langkah Badan Gizi Nasional mengalihkan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk korban banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh merupakan langkah tepat di masa darurat.

“Keputusan ini sangat tepat dari BGN. Tentu saya apresiasi karena pada saat anak-anak sekolah diliburkan, program MBG tetap berjalan dan dialihkan kepada para korban banjir yang banyak diantaranya adalah anak sekolah juga,” ujar Ninik, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh di Jakarta, Senin.

Baca juga: 41 SPPG Sumbar distribusi 107.822 paket makanan untuk korban banjir

Dia menyampaikan jumlah 526.000 porsi MBG yang dialihkan itu cukup menjangkau seluruh korban. Namun, Ninik mengingatkan petugas MBG untuk memastikan higienitas, keamanan pangan, tepat sasaran, dan skema distribusi yang sesuai dengan kondisi bencana.

"Kondisi normal tentu berbeda dengan saat bencana. Jadi, saya ingatkan skema distribusinya dan higienitas makanan yang akan disalurkan untuk betul-betul dijaga. Jangan sampai menjadi masalah baru," kata dia.

Ninik mengatakan bahwa pengalihan MBG pada masa bencana memiliki peran strategis, seperti membantu memenuhi kebutuhan gizi harian korban banjir, terutama anak-anak.

"Skema ini juga tentu bisa meringankan beban logistik pemerintah daerah dan relawan, dan menjadi intervensi cepat di tengah keterbatasan akses makanan siap konsumsi," kata dia menambahkan.

Sejalan dengan itu, Ninik mendorong BGN, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menguatkan koordinasi agar MBG benar-benar sampai kepada korban banjir yang paling membutuhkan. "Dalam situasi bencana, ketepatan distribusi adalah kunci,” kata dia.

Baca juga: SPPG alihkan MBG pada penyintas banjir Padang

Berdasarkan laporan BNPB dan pemerintah daerah per 28–30 November 2025, kondisi di tiga provinsi terdampak masih sangat dinamis dengan peningkatan korban dan pengungsi.

Data terbaru mencatat titik pengungsian utama mencakup Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, serta sejumlah kabupaten di Sumatera Barat dan Aceh. Ribuan KK masih bertahan di tempat pengungsian dengan fasilitas terbatas, termasuk akses air bersih dan dapur umum.