Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Timur mencetak sebanyak 12 ribu dokumen administrasi kependudukan pascabencana hidrometeorologi di daerah itu pada akhir November 2025.
"Kami sudah mencetak dokumen kependudukan pascabencana berupa kartu keluarga masyarakat terdampak banjir lebih dari 12 ribu lembar. Sedangkan KTP sekitar 4.000 lembar," kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Aceh Timur, Faisal di Aceh Timur, Selasa.
Ia menyebutkan pencetakan dokumen administrasi kependudukan tersebut dilakukan sejak pelayanan diaktifkan kembali pascabencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Timur.
Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Aceh Timur, kata dia, kembali aktif sejak tujuh hari setelah bencana. Dan ini dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui pelayanan di kecamatan maupun sistem jemput bola hingga ke desa-desa terdampak.
"Pemulihan layanan administrasi kependudukan tersebut mendapat dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini tim Kementerian Dalam Negeri," kata Faisal.
Baca juga: Nelayan Danau Maninjau Agam mulai cari ikan usai banjir bandang
Faisal menyebutkan tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dua kali turun ke Kabupaten Aceh Timur untuk membantu proses pelayanan dan percepatan pencetakan dokumen.
"Kehadiran tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tersebut cukup membantu mempercepat pemulihan administrasi kependudukan masyarakat," kata Faisal.
Sementara itu, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menegaskan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat pascabencana bukan sekadar simbolik, melainkan untuk menjawab persoalan nyata yang dihadapi warga.
"Terutama warga kehilangan dan kerusakan dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga. Di sinilah pemerintah hadir menyelesaikan persoalan-persoalan administrasi tersebut," katanya.
Baca juga: Pasar Maninjau Agam kembali ramai pascabencana banjir bandang
Bupati menjelaskan mekanisme pelayanan dilakukan secara cepat dan terintegrasi. Warga cukup menyebutkan identitas diri, kemudian data diproses melalui sistem daring.
"Setelah data ditemukan dan diverifikasi, dokumen kependudukan seperti KTP dan KK langsung dicetak dan diserahkan kepada warga di lokasi pelayanan," kata Iskandar Usman Al-Farlaky.
Ia menekankan keberadaan dokumen kependudukan sangat krusial bagi warga terdampak, terutama sebagai syarat penerimaan bantuan stimulus pemerintah.
Selain itu, dokumen tersebut juga dibutuhkan untuk pembukaan rekening bank, seperti untuk kebutuhan penyaluran bantuan bencana yang telah ditetapkan pemerintah.
"Data kependudukan dicocokkan dengan data kepala desa dan camat. Setelah semua data tervalidasi, bantuan langsung masuk ke rekening warga terdampak bencana tanpa melalui tangan siapa pun," kata Iskandar Usman Al-Farlaky.
Baca juga: 79 siswa SDN 14 Labuah Agam gembira belajar di shelter
Baca juga: Kemendikdasmen: Bantuan buku bacaan bantu anak melalui masa pemulihan
Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
