Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyampaikan hak anak menjadi prioritas Pemerintah Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang aman serta inklusif bagi tumbuh kembang anak.
"Pemenuhan hak anak merupakan aspek fundamental dalam pembangunan SDM di Indonesia. Prioritas nasional dalam pemenuhan hak anak sebagaimana tercermin di dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045, dilaksanakan dengan beberapa strategi," kata Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Muhammad Ihsan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Indonesia paparkan upaya pemenuhan hak anak ke komite PBB
Hal itu dikatakannya dalam dialog konstruktif dengan Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss.
Muhammad Ihsan mengatakan strategi yang dilakukan, yakni peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan nutrisi, perluasan pelindungan sosial dan kesejahteraan anak, serta mempromosikan pembangunan yang inklusif, khususnya di wilayah 3T.
Dalam kesempatan tersebut, Komite Hak Anak PBB turut menggali berbagai perkembangan terkini dalam isu-isu terkait anak di Indonesia, antara lain partisipasi anak dalam proses pembuatan kebijakan, prioritas kebijakan anak dalam Asta Cita, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
Hak anak dalam masyarakat adat juga menjadi perhatian khusus.
Delegasi Indonesia menyampaikan berbagai kemajuan dan tantangan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kebijakan, dan pengumpulan data statistik yang berkaitan dengan anak.
Delegasi Indonesia juga menyatakan kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia tidak mencerminkan kondisi keseluruhan pemenuhan HAM, termasuk pemenuhan hak anak.
Baca juga: KPAI: Hak hidup-tumbuh kembang anak harus diprioritaskan saat bencana
Baca juga: Pemerintah diminta miliki satu data pendidikan atasi anak tak sekolah
"Perlu dicatat, ketika membahas kasus-kasus terkait anak di Indonesia, itu bukanlah merefleksikan realitas pemenuhan hak asasi di Indonesia secara keseluruhan," kata Muhammad Ihsan.
Komite Hak Anak PBB mengapresiasi jawaban yang disampaikan delegasi Indonesia, menghargai komitmen dan upaya Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir, khususnya di bidang legislasi dan pencatatan kelahiran.
Di sisi lain, Komite juga mencatat sejumlah tantangan dan potensi perbaikan yang dapat ditingkatkan untuk semakin memajukan hak anak di Indonesia.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
