PBB (ANTARA) - Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan kepada Israel untuk mencabut blokade terhadap Gaza karena pasokan makanan semakin menipis dan situasi kemanusiaan terus memburuk.
Berbicara dalam pertemuan darurat yang digelar pada Selasa (13/5) tentang krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan Tom Fletcher mengatakan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza memburuk dengan cepat di tengah blokade Israel yang telah menghalangi makanan, obat-obatan, air, dan material tempat tinggal masuk selama lebih dari 10 pekan.
"Kami memiliki pasokan penyelamat nyawa yang siap, saat ini, di perbatasan ... Kami memiliki mekanisme ketat untuk memastikan bantuan kami sampai ke warga sipil, bukan ke Hamas. Namun, Israel menolak akses kami, (Israel) memprioritaskan tujuan depopulasi Gaza dibandingkan menyelamatkan nyawa warga sipil," kata Fletcher kepada DK PBB.
Warga Palestina memeriksa sekolah yang hancur setelah serangan udara Israel di kam pengungsian Jabalia, Jalur Gaza selatan, pada 12 Mei 2025. (ANTARA/Xinhua/Mahmoud Zaki)Menurut Fletcher, sekitar 70 persen wilayah Gaza berada di bawah perintah pengungsian atau dalam zona yang demiliterisasi oleh Israel, membuat ratusan ribu warga sipil terperangkap di area yang semakin menyempit tanpa kebutuhan dasar.
Sebanyak 2,1 juta warga Palestina di Jalur Gaza seluruhnya menghadapi risiko kelaparan, dan satu dari lima orang menghadapi ancaman kelaparan ekstrem, ujarnya, mengutip laporan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (Food and Agriculture Organization/FAO).
Israel memblokir barang dan pasokan masuk ke Gaza pada 2 Maret, setelah fase pertama dari kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas berakhir pada Januari. Israel melanjutkan serangan terhadap Gaza pada 18 Maret, yang sejak saat itu telah menewaskan sedikitnya 2.720 warga Palestina.
Kekhawatiran terhadap krisis kemanusiaan di Gaza kian mendalam menyusul pernyataan terbaru Israel yang mengungkapkan rencana untuk meningkatkan intensitas operasi militernya yang sedang berlangsung di wilayah tersebut.
Perwakilan tetap China untuk PBB Fu Cong menyatakan bahwa hampir setengah juta orang di Gaza menghadapi kelaparan yang mencapai tingkat katastrofe. Dia mendesak Israel untuk mematuhi hukum humaniter internasional dan mencabut blokade guna memungkinkan akses tanpa hambatan terhadap makanan, obat-obatan, dan pasokan penting lainnya.
Fu mengatakan bahwa Gaza menjadi tempat paling berbahaya bagi para pekerja kemanusiaan, dengan lebih dari 400 pekerja kemanusiaan tewas dalam konflik yang sedang berlangsung tersebut.
"China mendesak Israel untuk segera menghentikan serangan militernya terhadap Gaza," kata Fu, seraya menyatakan bahwa aksi militer tidak dapat menyelesaikan konflik dan hanya akan memperpanjang krisis kemanusiaan.
Warga Palestina menerima makanan gratis di sebuah pusat distribusi makanan di Kota Gaza, pada 12 Mei 2025. (ANTARA/Xinhua/Rizek Abdeljawad) Sementara menyambut baik pembebasan seorang sandera asal Amerika Serikat (AS) baru-baru ini, Fu juga menyerukan kepada AS untuk memainkan peran yang adil dan konstruktif dalam mewujudkan gencatan senjata.
Sandera Israel-AS bernama Edan Alexander kembali ke Israel pada Senin (12/5) malam waktu setempat setelah 19 bulan ditahan di Gaza oleh Hamas, menurut pernyataan dari Kementerian Pertahanan Israel.
Pengamat tetap untuk Negara Palestina di PBB Riyad Mansour mengatakan bahwa "Israel secara terbuka dan terang-terangan memblokir bantuan kemanusiaan selama lebih dari dua bulan. Ini kelaparan yang direkayasa".
Dia memperingatkan bahwa rencana Israel untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan hanyalah "kelanjutan dari menjadikan bantuan sebagai senjata" dan menegaskan bahwa hal itu "ditolak oleh semua badan PBB dan semua organisasi kemanusiaan".
Awal bulan ini, PBB menyatakan bahwa otoritas Israel berusaha menerapkan sistem baru untuk distribusi bantuan di Gaza, yang akan mengarahkan pasokan kemanusiaan melalui pusat-pusat distribusi yang dikelola militer, alih-alih membiarkan badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan mengelola proses tersebut secara independen.
"Ini bencana yang diciptakan oleh manusia. Ini adalah akibat dari kelambanan yang melumpuhkan multilateralisme. Makanan tersedia. Kemampuan untuk mengobati juga tersedia. Yang kurang adalah kemauan dan kapasitas untuk memberlakukan dan menegakkan hukum," kata perwakilan tetap Aljazair untuk PBB Toufik Koudri.
Anak-anak Palestina yang terlantar berada di tempat penampungan sementara di Kota Gaza pada 13 Mei 2025. (ANTARA/Xinhua/Rizek Abdeljawad)Perwakilan tetap Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengatakan bahwa Inggris mendesak Israel untuk segera bekerja sama dengan PBB guna memastikan pengiriman bantuan kembali dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.
"Hukum internasional mengharuskan Israel untuk mengizinkan penyediaan bantuan kemanusiaan secara cepat dan tanpa hambatan kepada semua warga sipil," ujar Woodward.
Berbicara atas nama Inggris, Denmark, Prancis, Yunani, dan Slovenia, Woodward mengatakan bahwa "memblokir bantuan sebagai alat tekanan adalah tindakan yang tidak dapat diterima".
"Kami sangat menentang tindakan-tindakan ini, yang hanya akan menambah penderitaan rakyat Palestina tanpa memberikan kontribusi apa pun bagi perdamaian dan keamanan jangka panjang di kawasan ini," kata dia dalam pernyataan kepada media di PBB setelah pertemuan DK PBB.
Woodward menambahkan bahwa mereka "sangat prihatin terhadap usulan pembentukan mekanisme baru untuk distribusi bantuan, yang menurut PBB tidak memenuhi tujuan dan prinsip-prinsip kemanusiaan".
"Bantuan kemanusiaan tidak boleh pernah digunakan sebagai alat politik atau taktik militer," kata Woodward menegaskan.
Pewarta: Xinhua
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2025
