Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pengawasan yang adaptif, berdampak, dan relevan terhadap tantangan zaman.
"Perubahan lingkungan strategis menuntut respons cepat dan tepat dari seluruh jajaran BPKP," ujarnya dalam rapat koordinasi (rakor) BPKP Tahun 2025 di Auditorium Gandhi Kantor Pusat BPKP, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, penting untuk melakukan penajaman strategi pengawasan dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang cepat.
Baca juga: BPKP mengingatkan kepala daerah jaga alokasi belanja
Ateh meminta kolaborasi antarunit kerja dalam memperbaiki strategi dan desain pengawasan agar tetap relevan dan berdampak.
Desain pengawasan juga harus disesuaikan dengan urgensi dan kebutuhan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan program prioritas pemerintah.
"Pastikan kembali, semangat itu bangun lagi, urgensi kita apa, relevansinya apa, dan nilai yang mau kita capai dari semua program Presiden itu," ucap dia.
Lebih lanjut, Kepala BPKP menyampaikan setiap unit kerja harus mampu menentukan secara jelas tujuan dan manfaat dari pengawasan yang dilakukan, serta harus menyusun rencana pengawasan yang konkret dan terarah untuk mewujudkan manfaat tersebut.
Dalam rangka efisiensi sumber daya, Ateh juga berpesan untuk melakukan evaluasi terhadap penugasan yang bukan bagian dari agenda prioritas pengawasan (APP).
Arahan ini bertujuan agar pengawasan BPKP tidak hanya bersifat administratif, tetapi memberi nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat dan mendukung tata kelola pembangunan nasional yang lebih baik.
"Positioning kita BPKP sebagai auditor presiden, dan kita menjamin bahwa program-program Bapak Presiden bisa terlaksana secara akuntabel," ungkap dia.
Melalui rakor itu, diharapkan bisa menjadi dasar dalam penajaman strategi desain pengawasan yang siap diimplementasikan dalam struktur organisasi yang ada saat ini dan fleksibel menghadapi perubahan struktur di masa mendatang.
"Proses transisi diharapkan berjalan lancar melalui penyempurnaan proses bisnis di unit enabler yang mendukung tugas teknis kedeputian," kata Kepala BPKP.
Baca juga: Kepala BPKP sebut tata kelola mumpuni cegah keuangan negara bocor
Baca juga: Kekayaan Agustina Arumsari Wakil Kepala BPKP
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
