BPJS Kesehatan gandeng empat K/L perkuat ekosistem Program JKN

2 days ago 2

Program JKN telah berkembang menjadi sebuah ekosistem. Karena itu kualitas penyelenggaraannya tidak lagi ditentukan oleh satu institusi, melainkan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola yang saling terhubung

Jakarta (ANTARA) - BPJS Kesehatan menjalin kerja sama strategis dengan empat Kementerian dan Lembaga (K/L) sebagai upaya memperkuat ekosistem Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pemadanan data, interoperabilitas informasi, serta penguatan pengumpulan iuran.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan di Jakarta, Senin, tantangan penyelenggaraan JKN saat ini tidak hanya menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial, namun meningkatkan kepesertaan tetap aktif, memperkuat mutu layanan yang mudah, cepat, dan setara, hingga membangun tata kelola yang semakin akuntabel melalui kolaborasi dan pemanfaatan data.

Oleh karena itu pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai upaya agar setiap kebijakan yang diambil berbasis data yang akurat, didukung pembiayaan yang berkelanjutan, serta diiringi kepatuhan seluruh pihak terhadap regulasi yang berlaku.

"Program JKN telah berkembang menjadi sebuah ekosistem. Karena itu kualitas penyelenggaraannya tidak lagi ditentukan oleh satu institusi, melainkan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola yang saling terhubung," ujar Pujo.

Dalam sehari, lanjutnya, ada dua juta layanan JKN dengan transaksi kesehatan sebesar RP500 miliar dan dalam sebulan total transaksi bisa mencapai Rp16 triliun. Sementara pihaknya mengumpulkan hanya sebesar Rp14 triliun dari iuran.

"Kita bayangkan kalau 54 juta jiwa ini membayar kelas tiga saja, itu jumlahnya Rp2 triliun," katanya.

Dia berharap kolaborasi itu semakin memperkuat semangat gotong royong, menjaga keberlanjutan Program JKN, serta memastikan setiap penduduk Indonesia memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara.

Dia menjelaskan sinergi yang dibangun dengan Kemensos melalui integrasi sistem informasi Penerima Bantuan Iuran (PBI), interoperabilitas data, dukungan terhadap fasilitas kesehatan milik Kemensos, serta sinergi program prioritas kedua belah pihak.

Selain itu, katanya, penguatan perlindungan juga dilakukan melalui kerja sama dengan KP2MI guna mendukung penyelenggaraan Program JKN bagi calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama meliputi sosialisasi dan edukasi, pengelolaan kepesertaan, koordinasi informasi dan pengaduan, serta pemanfaatan teknologi informasi guna memastikan keberlangsungan perlindungan kesehatan sebelum keberangkatan hingga kepulangan pekerja migran ke Indonesia.

"Pada sisi pembiayaan, BPJS Kesehatan bersama Kemendagri memperkuat koordinasi dalam penyediaan dan pemanfaatan data, dukungan kebijakan penganggaran daerah terkait iuran dan bantuan iuran JKN, serta pembinaan pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan Program JKN," katanya.

Sementara itu, kerja sama dengan BPS difokuskan pada penguatan tata kelola data melalui pertukaran data dan informasi statistik, pemadanan data kepesertaan JKN dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article