Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan pihaknya telah melakukan beberapa langkah korektif-preventif terhadap kejadian keracunan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku yang selektif hingga penerapan protokol keamanan saat proses pengantaran makanan dari SPPG ke sekolah.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebutkan bahwa tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharuskan untuk menerapkan beberapa standar, yaitu food flow yang sesuai prinsip hazard analysis and critical control point (HACCP), higiene dapur, lean management, dan kapasitas semi industri.
“Dari lapangan kemarin, harus kita upgrade, karena kalau katering masih terlalu sederhana, sehingga harus mengikuti standar yang kita tetapkan, termasuk ruangan-ruangan untuk lean management, dimana ada barang masuk, kemudian penyimpanan basah, penyimpanan kering, refrigerator, dan seluruh peralatan, misalnya talenan untuk daging tidak boleh digunakan untuk sayur. Jadi, masing-masing ada peruntukannya, termasuk pisau dan lain-lain,” paparnya.
Baca juga: BPOM soroti pentingnya sisi preventif guna pastikan pangan MBG aman
Dadan mengatakan di lokasi penerimaan pangan atau sekolah, juga telah ditetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dengan waktu maksimal untuk dapat dikonsumsi, mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa dan kewajiban uji organoleptik atau uji tampilan, aroma, rasa, dan tekstur terhadap makanan sebelum dibagikan.
"BGN juga melakukan penyegaran dan pelatihan terhadap penjamah makanan secara rutin," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendorong keterlibatan pihaknya di semua tahapan pengelolaan MBG sebagai upaya mengawal ketat aspek keamanan dan mutu pangan.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar menyebut sejumlah titik kritis yang menjadi potensi keterlibatan BPOM dan harus diperhatikan untuk memastikan pengendalian bahaya, deteksi dini, dan tindakan korektif pada seluruh rantai penyiapan MBG, yaitu mulai dari penerimaan bahan baku dan wadah makanan, penyimpanan bahan baku, proses pengolahan, pembagian porsi dan pengemasan, distribusi, pengawasan pihak sekolah sampai ke pencucian, pengeringan, dan penyimpanan wadah makanan.
BGN dan BPOM menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (21/5). RDP ini bertujuan membahas mengenai titik krusial pada aspek keamanan pangan dan penerapan standar SPPG, sekaligus mendiskusikan solusi yang efektif dan efisien dalam menjamin keamanan pangan pada program MBG.
Baca juga: Penguatan sistem keamanan pangan dan rencana ekspansi dapur MBG
Baca juga: Pakar UGM: BPOM perlu rutin awasi keamanan distribusi MBG
Dalam kesempatan itu, Komisi IX DPR mendesak BPOM dan BGN untuk mengimplementasikan secara menyeluruh kesepakatan dalam nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
Kolaborasi yang perlu segera ditindaklanjuti, terutama dalam sistem deteksi dini dan tanggap darurat pangan. Hal ini termasuk mencegah terjadinya kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan serta memberikan edukasi keamanan pangan bagi pihak sekolah dan masyarakat penerima manfaat MBG.
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
