Manokwari (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Papua Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
Koordinator BGN Regional Papua Barat Erika Vionita Werinussa di Manokwari, Senin, mengatakan seluruh SPPG di Papua Barat secara rutin menyediakan pangan lokal sebagai bagian dari menu MBG, selain menggandeng pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Seluruh SPPG di Papua Barat rutin menyediakan pangan lokal sebulan sekali, seperti ubi-ubian dan pisang yang dibeli langsung dari pedagang maupun petani Papua. Ini bentuk dukungan terhadap potensi pangan lokal sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat,” kata Erika.
Ia menjelaskan, pangan lokal yang disediakan antara lain petatas rebus, keladi, dan kasbi yang diolah menjadi makanan pengganti nasi.
Awalnya, pangan lokal disajikan seminggu sekali, namun karena respons peserta didik belum optimal, penyajiannya disesuaikan menjadi satu kali dalam sebulan.
Baca juga: Humaniora kemarin, MBG di Papua hingga pengerahan Nakes ke Aceh
Menurut dia, kebijakan pemanfaatan pangan lokal merupakan arahan langsung dari BGN Pusat. Sejak 8 Januari 2026, seluruh provinsi di Indonesia diwajibkan menerapkan penggunaan pangan lokal dalam program MBG.
Namun, BGN Papua Barat telah lebih dulu menjalankan kebijakan tersebut sejak Juli 2025.
Selain memanfaatkan pangan lokal, BGN Papua Barat juga bekerja sama dengan sedikitnya sembilan kelompok UMKM untuk menyediakan makanan kering, seperti roti, sebagai bagian dari menu MBG.
Seluruh SPPG di Papua Barat juga telah menjalin kerja sama dengan UMKM di wilayah masing-masing.
Baca juga: SPPG: Kebutuhan sayuran untuk MBG capai 1 ton per hari di Jayawijaya
“Kalau di Kabupaten Manokwari sendiri setidaknya sudah ada sembilan UMKM yang rutin menyediakan MBG, mereka dimodali oleh Anggota DPR RI Obet Rumbruren,” ujarnya.
Erika menyebutkan, jumlah penerima manfaat MBG di Papua Barat saat ini mencapai 94.743 orang yang terdiri atas peserta didik serta kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sementara di Kabupaten Manokwari, jumlah penerima manfaat mencapai 53.127 orang.
Pelayanan MBG di Manokwari saat ini dilaksanakan oleh 22 SPPG, sehingga menjadi kabupaten dengan jumlah SPPG terbanyak di Papua Barat. Adapun total SPPG di Papua Barat berjumlah 43 dapur yang tersebar di enam kabupaten, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak, dan Kaimana.
“Untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, pelayanan MBG direncanakan mulai berjalan pada Februari 2026,” kata Erika.
Baca juga: BGN targetkan penambahan enam dapur SPPG daerah 3T di Papua Barat
Baca juga: Prabowo minta 2.500 SPPG beroperasi di seluruh Papua pada Agustus 2026
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
