Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Soesatyo mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang sistem politik, dalam hal ini pemilu yang berbiaya tinggi dan transaksional menjadi substansial.
"Jadi, intinya dalam berbagai kesempatan, terakhir saya masih ingat waktu di Sentul, Presiden Prabowo mengatakan bahwa kita harus penataan ulang sistem politik. Yang substansial, tidak seperti hari ini, yang transaksional, yang brutal," ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Minggu.
Ia juga mengatakan hal tersebut untuk menjawab isu banyaknya kasus korupsi terkait sistem pemilu yang berbiaya tinggi.
Selain itu, Bamsoet juga menyebutkan penataan ulang sistem politik diperkenankan Undang-Undang, dan prosesnya akan dibicarakan di tingkat DPR dengan pemerintah.
"Pemilu yang berbiaya tinggi yang menimbulkan korupsi di mana-mana. Saya tidak tahu dari mana kita mulai penataan ini, tetapi yang pasti penataan sistem politik itu ada di Undang-Undang, itu berada di DPR yang akan dibicarakan kepada pemerintah," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penataan ulang sistem politik pada proses pemilu yang berbiaya tinggi agar tidak membebani anggaran negara.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 12 Desember 2025.
"Kita, semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada sesuatu atau beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal," ujarnya.
Prabowo mengajak seluruh ketua umum dan pimpinan partai politik yang hadir, untuk memperbaiki sistem politik yang menghabiskan puluhan triliun dalam satu-dua hari setiap penyelenggaraan pemilu berlangsung.
"Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya," katanya.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
