Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggandeng petani, pedagang, pemerintah daerah dan Satgas Pangan untuk memperkuat pengawasan, memperlancar distribusi, serta menjaga stabilitas harga dan ketersediaan cabai rawit merah menjelang Ramadhan 1447 Hijriah.
"Cabai adalah komoditas yang sangat sensitif terhadap pasokan harian. Karena itu, penguatan distribusi dari sentra panen ke pasar utama harus kita percepat melalui koordinasi lintas daerah dan lintas kementerian," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa di Jakarta, Minggu.
Merespons dinamika harga dan pasokan cabai rawit merah di sejumlah wilayah, terutama di DKI Jakarta, Bapanas mengumpulkan para pemangku kepentingan komoditas cabai yang terdiri dari champion petani cabai dari Jawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Selatan.
Selain itu pedagang cabai di wilayah DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan DKI Jakarta, serta Satgas Pangan Polri, melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Stabilisasi Cabai yang digelar secara daring.
"Stabilisasi cabai memerlukan orkestrasi hulu hingga hilir," ujarnya.
Menurut dia, sentra produksi yang sedang panen harus terhubung cepat dengan pasar-pasar di hilir, utamanya di wilayah konsumen seperti DKI Jakarta agar harga tidak mengalami lonjakan signifikan.
Ketut menegaskan pemerintah sejak awal telah memberi ruang kepada petani untuk mendapatkan keuntungan yang wajar.
Namun, ia mengingatkan agar harga di tingkat produsen maupun konsumen harus wajar dan baik.
Jika tidak, harus dilakukan intervensi stabilisasi yang memberikan keseimbangan pada aspek hulu maupun hilir.
Berdasarkan Panel Harga Pangan per 14 Februari 2026, harga cabai rawit merah di tingkat produsen secara nasional rata-rata berada pada kisaran Rp56.383 per kilogram (kg).
Sementara di tingkat konsumen rata-rata nasional tercatat Rp73.339 per kg. Disparitas antarwilayah menjadi fokus intervensi distribusi agar selisih harga tidak melebar.
"Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya menunggu setelah Imlek atau beberapa minggu ke depan. Langkah distribusi harus segera dijalankan," ucapnya.
Untuk itu, lanjut Ketut, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari daerah sentra di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Barat ke Pasar Induk Kramat Jati di Jakarta harus dilakukan untuk menekan biaya logistik dan menjaga keterjangkauan harga.
"Sehingga kita bisa pastikan harga cabai mengalami tren penurunan,” katanya.
Ketua Champion Petani Cabai Lombok Timur, Subhan mendukung langkah pemerintah dalam menjaga keterjangkauan cabai melalui FDP maupun mekanisme kerja sama antardaerah.
“Kami berharap ada dukungan Bapanas melalui fasilitasi distribusi pangan ini. Dukungan ini penting agar pasokan tetap terjaga dan pergerakan harga dapat lebih terkendali,” kata Subhan.
Sementara itu, Suyono dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia (APCI) menyampaikan dalam beberapa hari terakhir aktivitas belanja memang meningkat karena bertepatan dengan momentum Imlek dan Puasa.
Namun demikian, pihaknya memprediksi setelah periode Imlek, harga cabai rawit merah akan bergerak turun secara bertahap.
Menurut Suyono, sejumlah sentra produksi di Jawa Timur seperti Kediri, Blitar, Mojokerto, dan Banyuwangi dalam waktu dekat mulai memasuki masa panen. Meski demikian, saat ini curah hujan di wilayah tersebut masih cukup tinggi sehingga berdampak pada proses petik.
Sementara itu, Guntur pedagang di Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) menegaskan kesiapan pihaknya untuk menyerap pasokan cabai dari berbagai wilayah, termasuk Sulawesi Selatan, guna memperkuat ketersediaan dan membantu menstabilkan harga di pasar utama.
Ia pun optimistis harga cabai dalam beberapa hari ke depan akan melandai seiring bertambahnya pasokan dari daerah sentra produksi.
Sebelumnya Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan stok pangan nasional saat ini berada dalam posisi yang kuat, sehingga tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan momentum permintaan untuk kepentingan sepihak.
“Stok kita kuat dan dalam kondisi surplus menghadapi Ramadhan. Kondisi ini harus tercermin pada harga yang baik dan wajar di masyarakat. Tidak boleh ada yang memainkan keadaan,” tegas Amran saat launching Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak di Jakarta, pada Jumat (13/2).
Amran memastikan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan masyarakat. Apabila ditemukan pelanggaran atau upaya memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara tidak wajar, Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan akan mengambil langkah tegas sesuai kewenangan yang dimiliki.
"Termasuk pencabutan izin yang akan ditegakkan bersama Satgas Pangan Polri," kata Amran.
Baca juga: Bapanas tugasi Bulog salurkan beras-minyak goreng bagi 33,2 juta KPM
Baca juga: Bapanas pacu SPHP beras dan jagung jaga stabilitas harga pangan
Baca juga: Mentan/Kabapanas: 9 komoditi pangan di Indonesia capai swasembada
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
