Jakarta (ANTARA) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mendokumentasikan kesaksian lima tokoh reformasi melalui arsip sejarah lisan sebagai upaya melengkapi catatan peristiwa 1998 yang belum sepenuhnya terekam dalam arsip tertulis.
Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Perlindungan ANRI Kandar saat ditemui selepas pembukaan Festival Memori Kolektif Bangsa (MKB) 2025 di Jakarta, Kamis, mengatakan pengarsipan tersebut merupakan bagian dari program wawancara sejarah lisan terhadap pelaku Reformasi.
"Secara keseluruhan terdapat 33 tokoh Reformasi yang diwawancarai ANRI, namun lima tokoh diprioritaskan untuk diterbitkan lebih awal, karena kontribusi dan perspektif historisnya," kata dia.
Baca juga: Waka MPR: Penghargaan Tokoh Reformasi Parlemen jaga kepercayaan publik
Kelima tokoh itu adalah Abdurrahman Wahid yang mengusung nilai pluralisme dan kemanusiaan, Ita Fatia Nadia yang menegaskan keberanian perempuan dalam menegakkan keadilan, Lili Sumantri yang merepresentasikan peran moral birokrasi, Ikhlasul Amal yang membuka ruang kebebasan akademik, serta Ridwan Baswedan yang mencerminkan semangat gerakan pemuda.
Menurut Kandar, arsip sejarah lisan menjadi penting, karena banyak peristiwa besar tidak seluruhnya tercatat dalam dokumen resmi, sehingga berpotensi menimbulkan mata rantai sejarah yang terputus.
Hal ini sebagaimana dicontohkan dengan sejumlah peristiwa seperti Peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari 1974) dan masa pendudukan Jepang yang memiliki keterbatasan arsip tertulis, sehingga kesaksian pelaku sejarah menjadi sumber penting dalam penulisan sejarah bangsa.
Kandar mengungkapkan bahwa proses pengumpulan wawancara sejarah lisan Reformasi tersebut memakan waktu panjang, lebih dari 10 tahun mengingat ANRI harus mendokumentasikan satu per satu tokoh dengan pendekatan yang mendalam.
Dalam hal ini, kata dia, percepatan wawancara dilakukan agar kesaksian para pelaku sejarah dapat terdokumentasi sebelum kehilangan sumber primer akibat faktor usia.
Arsip wawancara sejarah lisan Reformasi tersebut selanjutnya akan disediakan dalam bentuk digital dan dapat diakses secara bebas oleh publik melalui laman resmi ANRI sebagai bagian dari penguatan memori kolektif bangsa.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala ANRI Mego Pinandito menyatakan bahwa pihaknya menerapkan proses seleksi ketat dalam penetapan arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa untuk menjamin keaslian dan kedalaman nilai sejarahnya.
Baca juga: Erick Thohir: Reformasi 98 lahirkan banyak tokoh nasional
Baca juga: Anwar Ibrahim: Habibie tokoh reformasi pemberani
Penetapan tersebut tidak hanya didasarkan pada objek budaya, tetapi pada arsip yang menjelaskan konteks dan substansi dari objek tersebut.
Hal tersebut, menurut dia, dimulai dari proses pengusulan melibatkan sinergi lintas sektor, mulai dari dinas kearsipan, pendidikan dan kebudayaan, hingga pariwisata serta pakar sejarah daerah, kemudian penilaian arsip dilakukan oleh dewan pakar yang dibentuk ANRI untuk menguji kelayakan substansi usulan.
Selain verifikasi dokumen, ANRI juga melakukan penelaahan mendalam dan kunjungan langsung ke lokasi untuk memastikan keaslian arsip.
"Seleksi ketat ini penting agar Memori Kolektif Bangsa benar-benar menjadi rujukan sejarah yang kredibel," kata Mego.
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
