Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta pemerintah agar memastikan bantuan bagi seluruh korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) disalurkan secara merata ke seluruh wilayah terdampak.
“Ukuran keberhasilannya adalah apakah bantuan sampai kepada warga yang membutuhkan, seberapa cepat korban mendapat pertolongan, dan apakah tidak ada wilayah yang terlewat dalam pendataan maupun distribusi logistik,” kata Ateng di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa penanganan gempa di NTT itu tidak dapat dilakukan secara parsial, mengingat luas wilayah terdampak serta karakter geografis yang terdiri atas banyak wilayah kepulauan dan daerah yang sulit diakses.
Sejalan dengan itu, menurut Ateng, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, TNI dan Polri, relawan, serta organisasi kemanusiaan perlu berjalan dalam satu sistem komando dan informasi yang jelas.
Berikutnya, Ateng mendorong pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan korban secara terperinci agar distribusi bantuan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Ia juga meminta pemerintah menggunakan berbagai moda transportasi dalam menyalurkan bantuan, termasuk jalur udara dan laut apabila akses darat terputus atau tidak memungkinkan.
“Dalam situasi darurat, kecepatan penting, tetapi ketepatan juga penting. Jangan sampai bantuan menumpuk di satu titik sementara wilayah lain kekurangan,” ujarnya.
Selain memastikan pemerataan bantuan, Ateng pun meminta pemerintah mempercepat pemulihan infrastruktur dasar yang terdampak gempa, seperti jalan, fasilitas kesehatan, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, dan akses internet.
Menurut dia, pemerintah perlu memiliki satu basis data korban dan kerusakan yang terus diperbarui. Data korban meninggal, luka-luka, hilang, mengungsi, maupun warga yang membutuhkan layanan khusus harus terintegrasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait.
BNPB sebelumnya melaporkan data sementara bahwa ada lebih dari 5.000 orang mengungsi baik secara mandiri maupun menempati posko pengungsian umumnya karena rumah mereka rusak ringan hingga berat akibat guncangan gempa M7,7.
Hasil pendataan tim petugas gabungan di lapangan mencatat sedikitnya ada 914 rumah mengalami rusak berat, 126 rusak sedang, dan 317 rusak ringan, akibat getaran gempa tersebut.
Adapun kerusakan parah juga menimpa puluhan fasilitas publik, antara lain 93 fasilitas pendidikan, 36 fasilitas kesehatan, serta 38 kantor pemerintah.
Sampai dengan Senin (17/8) ada sebanyak 68 korban meninggal dunia. Mereka berasal dari Kabupaten Manggarai sebanyak 26 jiwa, Kabupaten Manggarai Timur 24 jiwa, Kabupaten Nagekeo sebanyak delapan jiwa, Kabupaten Sikka empat jiwa, Kabupaten Ende 2 jiwa, Kabupaten Manggarai Barat dua jiwa, dan Kabupaten Ngada dua jiwa.
Baca juga: Total kerusakan rumah akibat gempa Flores capai 19.297 unit
Baca juga: Donasi Baznas NTB disalurkan untuk bantu korban gempa NTT
Baca juga: Kemenag Mabar NTT data kerusakan rumah ibadah dan madrasah pascagempa
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
