Jakarta (ANTARA) - Setiap kali penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) diperdebatkan, kita hampir selalu mengulang diskursus yang sama: pilkada langsung atau pilkada tidak langsung.
Seolah-olah masa depan demokrasi lokal ditentukan semata oleh mekanisme pemilihan. Padahal, tantangan yang lebih mendasar justru terletak pada bagaimana memperkuat hubungan antara partai politik dan rakyat.
Di sinilah pentingnya melihat pilkada dalam konteks yang lebih luas. Pilkada, baik langsung maupun tidak langsung, selama ini terlaksana di atas fondasi politik yang tidak benar-benar kokoh. Fondasi itu adalah relasi representasi partai politik atau kepala daerah atas rakyat yang memilihnya. Relasi ini memang sempat rapuh, tetapi justru di situlah peluang besar untuk melakukan pemulihan.
Warisan massa mengambang
Kita tidak bisa memahami krisis representasi ini, tanpa menengok kebijakan politik massa mengambang (floating mass) di masa lalu. Pada era Orde Baru, kebijakan tersebut bukan sekadar strategi pengendalian politik, melainkan proyek besar depolitisasi. Rakyat dijauhkan dari partai politik, sementara partisipasi politik dipersempit sebatas bilik suara. Di luar itu, warga diminta diam, dan suara kritis dipandang sebagai gangguan.
Partai politik memang tetap ada, tetapi perlahan kehilangan fungsi sosial-politiknya. Ia tidak lagi hidup dan berakar di tengah rakyat, melainkan tumbuh di sekitar negara dan kekuasaan. Hubungan ideologis antara partai dan rakyat terputus, digantikan oleh hubungan administratif dan kepentingan elektoral semata.
Reformasi membuka jalan baru. Kita berhasil mengganti rezim, mengubah undang-undang, dan menyelenggarakan pemilu secara rutin. Hanya saja, meski ruang demokrasi kini jauh lebih terbuka, warisan massa mengambang tersebut belum sepenuhnya hilang dan partai politik relatif kurang basis sosial.
Pilkada langsung lahir dalam konteks tersebut. Ia dimaksudkan sebagai koreksi atas sentralisme dan elitisme kekuasaan dengan mengembalikan hak memilih kepala daerah secara langsung kepada rakyat.
Memang, ekosistem kepartaian belum sepenuhnya sehat, tetapi pilkada langsung tetap menjadi instrumen penting agar rakyat tidak kehilangan kendali atas politik lokal. Di sinilah peluang besar terbuka: menjadikan pilkada bukan sekadar ajang elektoral, melainkan ruang adu gagasan dan dialog publik. Partai politik dapat kembali berfungsi sebagai pengusung ide, bukan hanya pemberi tiket pencalonan. Rakyat pun bisa lebih aktif menilai, mengoreksi, dan mengarahkan jalannya pemerintahan daerah.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
