Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan penguatan aspek implementasi, tata kelola, dan eksekusi kebijakan di daerah kini telah menjadi kunci utama dalam menghadapi perubahan iklim.
Ia mengatakan tantangan untuk menghadapi perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan inklusif bukan lagi terletak pada aspek regulasi maupun komitmen kebijakan.
“Jadi eksekusi-eksekusi ini tantangan berat kita (dan) pemerintah daerah itu kuncinya," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Hal itu dia sampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam acara Dialog Kebijakan Nasional dan Lokakarya Social Inclusion and Resilience in Asia (SIRA) di Jakarta.
Bima menjelaskan, Indonesia sejatinya telah memiliki berbagai kerangka kebijakan, regulasi, serta komitmen internasional yang kuat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan target net zero emission. Namun demikian, berbagai instrumen tersebut belum sepenuhnya mampu diterjemahkan secara efektif hingga level implementasi di daerah.
Baca juga: ASEAN sepakat tingkatkan langkah bersama atasi dampak perubahan iklim
Ia mengatakan, meskipun berbagai indikator dan indeks pembangunan menunjukkan tren positif, masih terdapat kesenjangan antara capaian data dan kondisi di lapangan.
Persoalan utama terletak pada lemahnya integrasi data, koordinasi lintas sektor, serta belum kuatnya perhatian terhadap kelompok rentan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Jadi urgensi sering berhenti hanya pada tataran pelatihan, dokumen-dokumen, atau sebenarnya formalitas di anggaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bima menekankan bahwa perspektif gender, inklusivitas, dan disabilitas tidak boleh dipandang sebagai program tambahan semata.
Menurutnya, perspektif tersebut harus menjadi bagian dari cara pemerintah menyusun kebijakan dan memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses serta manfaat pembangunan secara setara.
“Ini adalah (soal) siapa yang mendapatkan akses, siapa saja yang terlibat, siapa yang kemudian menikmati manfaat. Ini adalah cara pikir untuk mengeluarkan kebijakan dan pendapatan,” kata Bima.
Baca juga: Wamendagri: Tantangan atasi perubahan iklim sinkronisasi global-daerah
Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem tata kelola di daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim serta pembangunan yang inklusif.
Menurutnya, sejumlah daerah telah menunjukkan praktik baik melalui pendekatan yang terintegrasi, berbasis komunitas, hingga penguatan kelembagaan yang melibatkan banyak pihak.
Bima mencontohkan Yogyakarta yang dinilainya memiliki penguatan kelembagaan dan integrasi perencanaan yang kuat, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan program pada level perangkat daerah.
Selain itu, Semarang disebut memiliki pendekatan berbasis komunitas, sementara Surabaya dinilai berhasil membangun layanan sosial yang terintegrasi.
Ia juga menyinggung praktik baik di Makassar yang mengangkat pendekatan berbasis komunitas di tingkat lorong atau lingkungan sebagai ruang penguatan isu sosial dan lingkungan.
“Jadi intinya setiap daerah punya kekuatan berbeda-beda, dan itu menjadi inspirasi lokal, yang bisa diduplikasi dan bisa dipelajari. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya kira poin utamanya adalah yang penting itu bukan programnya, tetapi sistemnya,” tuturnya.
Bima berharap pemerintah daerah dapat terus memperkuat kapasitas kelembagaan, integrasi data, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat secara bermakna. Upaya tersebut penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim global.
Baca juga: Wamendagri minta Pemda responsif hadapi perubahan iklim
Baca juga: KLH: Lima daerah di Indonesia raih penghargaan lingkungan dari ASEAN
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
