Teheran (ANTARA) - Iran meluncurkan sistem baru untuk mengendalikan lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz, demikian dilaporkan media resmi negara tersebut pada Selasa (5/5) sekaligus memperpanjang kebuntuan maritim yang kini melibatkan blokade dan ancaman aksi militer Amerika Serikat (AS).
Berdasarkan aturan baru tersebut, semua kapal yang berencana melintas di jalur perairan sempit itu harus memperoleh izin via email dari otoritas Iran, ungkap media kelolaan pemerintah Iran, Press TV. Iran menyebut inisiatif ini sebagai "sistem tata kelola berdaulat."
Kapal-kapal diwajibkan untuk menyesuaikan operasinya sesuai sistem baru ini dan mendapatkan izin sebelum memasuki Selat Hormuz, lapor Press TV. Media itu menggambarkan inisiatif tersebut sebagai "sistem tata kelola berdaulat" yang kini berlaku di titik sempit strategis tersebut.
Iran telah memperketat pendekatannya terhadap Selat Hormuz sejak 28 Februari, ketika negara itu menyatakan akan menolak memberikan jalur aman bagi kapal-kapal yang berkaitan dengan Israel dan AS pascaserangan gabungan kedua negara itu terhadap wilayah Iran.
Orang-orang menghadiri upacara pemakaman Alireza Tangsiri, komandan utama Angkatan Laut IRGC, dan personel angkatan bersenjata lainnya yang tewas dalam serangan AS dan Israel, di Teheran, Iran, pada 1 April 2026. (Xinhua/Shadati) Parlemen Iran juga tengah mempertimbangkan legislasi yang akan meresmikan pembatasan terhadap kapal-kapal yang berkaitan dengan Israel dan AS serta menerapkan sistem tarif bagi kapal-kapal lain yang dianggap tidak bermusuhan.
Klaim tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan terkait Selat Hormuz. AS juga telah memberlakukan pembatasan yang memengaruhi kapal-kapal yang berlayar menuju dan dari pelabuhan-pelabuhan Iran setelah negosiasi pascagencatan senjata dengan Teheran di Islamabad pada 11 dan 12 April tidak membuahkan hasil.
Presiden AS Donald Trump pada Minggu (3/5) mengatakan bahwa AS akan mulai mengawal kapal-kapal keluar dari Selat Hormuz mulai Senin (4/5) pagi waktu setempat dalam apa yang dia sebut sebagai Project Freedom (Proyek Kebebasan), yang digambarkannya sebagai langkah kemanusiaan.
Sebagai tanggapan, Markas Pusat Khatam al-Anbiya Iran, yang merupakan komando militer gabungan Iran, memperingatkan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita resmi Iran, IRNA, bahwa "setiap angkatan bersenjata asing, khususnya militer agresif AS, akan diserang jika berniat mendekati dan memasuki Selat Hormuz."
Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
