Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agama Romo R. Muhammad Syafi’i meminta program-program Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam berorientasi pada perubahan perilaku umat, bukan sekadar pencapaian angka-angka anggaran.
“Kita tidak berada di ruang fiskal, tetapi berada di ruang nilai, kesadaran, dan perilaku sosial,” ujar Romo Syafi'i saat membuka Rapat Kerja Nasional Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Jakarta, Kamis.
Wamenag mengapresiasi capaian kerja Bimas Islam sepanjang 2025. Namun, Romo Syafii menekankan bahwa indikator keberhasilan harus melampaui angka anggaran, yakni program-program harus dirasakan betul oleh masyarakat.
Baca juga: Dirjen Bimas Islam Kemenag terpilih jadi Ketua Badan Wakaf Indonesia
Romo Syafii menyebut tantangan utama ke depan bukan lagi sekadar menyusun program, tetapi memastikan dampak sosial, ekonomi, dan kesadaran ekologis tercipta di masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa program yang hebat sekalipun tidak berarti bila tidak mengubah kondisi sosial umat secara langsung.
“Kita tidak terfokus pada program, tapi pada dampaknya bagi kesadaran mereka terhadap hasil kebijakan pemerintah,” kata dia.
Dari sisi layanan, Wamenag mencatat perlunya integrasi data nasional untuk masjid dan mushalla di Indonesia. Ia memaparkan Indonesia memiliki lebih dari 317.000 masjid dan 389.000 mushalla, namun pengelolaan data masih terfragmentasi.
“Kita perlu mempunyai data yang valid, mulai kondisi fisik, partisipasi jamaah, hingga demografi agar pembinaan masjid benar-benar efektif,” ujarnya.
Wamenag mengungkapkan pentingnya tata kelola data yang transparan dan analitis. Saat ini, meskipun terdapat banyak aplikasi, fungsi data belum mampu menjelaskan gambaran komprehensif secara cepat dan akurat.
“Tanpa blueprint yang jelas, kita hanya bekerja keras, tapi hasilnya tidak bisa dikumpulkan dan dianalisis,” katanya.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad mengatakan Rakernas Bimas Islam 2026 momentum untuk memperkuat perencanaan berbasis dampak. Hal ini dipandang sebagai strategi penting mengingat keterbatasan ruang fiskal yang dihadapi Kementerian Agama pada tahun anggaran 2026.
“Kita tidak bisa lagi hanya merencanakan berdasarkan belanja, tetapi harus memastikan setiap program memiliki manfaat yang terukur bagi umat,” ujarnya.
Abu Rokhmad menyampaikan pendekatan perencanaan berbasis dampak juga menjadi respons terhadap dinamika sosial yang bergerak cepat serta tantangan global, termasuk krisis lingkungan.
Baca juga: Dirjen Bimas Islam: MDK tingkatkan pemahaman warga tentang agama
Baca juga: Dirjen Bimas Islam Kemenag minta penyuluh agama melek teknologi
Dalam konteks tersebut, Bimas Islam menempatkan efisiensi sebagai strategi untuk menjaga kualitas layanan sekaligus meningkatkan daya jangkau program pembinaan umat.
“Efisiensi dipahami bukan sekadar mengurangi anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang digunakan menghasilkan dampak nyata,” ujarnya.
Rakernas 2026 mengusung tema Menyiapkan dan Melayani Umat Masa Depan dengan tagline Terwujudnya Implementasi Perilaku Ekoteologis di Indonesia.
Tema tersebut menjadi landasan bagi Ditjen Bimas Islam untuk memperkuat pembinaan umat yang tidak hanya berorientasi pada aspek ritual, tetapi juga mampu menjawab tantangan keberlanjutan lingkungan.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
