Istanbul (ANTARA) - Perjalanan pulang warga Palestina ke Jalur Gaza melalui perlintasan Rafah di perbatasan Mesir berubah menjadi proses yang diwarnai interogasi, penahanan, dan perlakuan yang merendahkan dari pihak Israel.
Dalam sejumlah kasus, warga yang akan kembali ke Gaza itu juga mengaku ditawari uang agar tidak kembali atau diminta bekerja sama dengan tentara Israel, demikian kesaksian warga dan laporan lembaga hak asasi manusia setempat.
Pada Rabu, Kantor Media Pemerintah Gaza menyatakan hanya 488 dari 1.800 pelaku perjalanan yang dapat melintasi Rafah secara dua arah sejak pembukaan kembali hingga Selasa (10/2), yang menggambarkan kepatuhan Israel hanya sekitar 27 persen dari perjanjian yang telah ditetapkan.
Dalam pernyataannya, kantor itu menyebutkan 275 orang keluar dari Gaza dan 213 orang masuk ke Gaza. Sebanyak 26 pelaku perjalanan ditolak izinnya untuk meninggalkan Gaza menuju Mesir pada periode yang sama.
Israel membuka kembali sisi Palestina di perlintasan tersebut pada 2 Februari setelah menutupnya sejak Mei 2024, namun pembukaan dilakukan secara sangat terbatas dan dengan syarat yang sangat ketat.
Pelanggaran terdokumentasi
Pada 5 Februari, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia di wilayah pendudukan melaporkan bahwa warga yang akan kembali ke Gaza mengaku, setelah menyeberang mereka dibawa oleh warga Palestina bersenjata yang didukung tentara Israel, yang diidentifikasi sebagai anggota milisi Abu Shabab, ke pos pemeriksaan militer Israel.
Di lokasi itu, sebagian dari mereka diborgol, ditutup matanya, digeledah, diancam, dan barang pribadi mereka disita.
Pada hari yang sama, lembaga penyiaran publik Israel KAN melaporkan otoritas Israel mengizinkan anggota milisi Abu Shabab ikut serta dalam pemeriksaan warga Palestina yang masuk dan keluar Rafah.
Sehari kemudian, surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan Israel secara diam-diam mendukung milisi bersenjata di Gaza dengan dana, senjata, dan perlindungan lapangan untuk melawan Hamas, yang beroperasi di wilayah tempat pasukan Israel dikerahkan berdasarkan perjanjian gencatan senjata.
Menurut laporan itu, tentara Israel menggunakan milisi untuk tugas taktis terbatas, termasuk operasi pengejaran dan penangkapan serta pencarian pejuang Hamas di terowongan atau di antara puing-puing bangunan.
Kantor HAM PBB menyatakan warga yang akan kembali ke Gaza menggambarkan pola kekerasan, interogasi yang merendahkan, dan penggeledahan tubuh yang melanggar privasi. Dalam beberapa kasus, akses orang-orang yang membutuhkan perawatan medis ditolak, termasuk ke toilet, yang menyebabkan penghinaan berat.
Sejumlah warga yang akan masuk Gaza juga mengaku ditanya apakah mereka bersedia menerima uang untuk kembali ke Mesir bersama keluarga dan tidak pernah kembali ke Gaza. Ada pula yang mengatakan ditawari uang untuk menjadi informan bagi tentara Israel.
Secara keseluruhan, kesaksian tersebut menunjukkan pola tindakan yang melanggar hak warga Palestina atas keamanan pribadi dan martabat, serta perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan.
Kantor itu memperingatkan praktik yang dilaporkan menimbulkan kekhawatiran serius tentang adanya langkah koersif untuk menghalangi warga Palestina menggunakan hak mereka kembali ke wilayah asal setelah dipaksa mengungsi, yang dapat mengarah pada pembersihan etnis di Gaza.
Kepala kantor HAM PBB di wilayah pendudukan Palestina, Ajith Sunghay, menyatakan komunitas internasional memiliki tanggung jawab memastikan seluruh langkah terkait Gaza mematuhi hukum internasional dan sepenuhnya menghormati hak asasi warga Palestina.
“Setelah dua tahun kehancuran, kemampuan mereka untuk kembali dengan aman dan bermartabat kepada keluarga serta ke lokasi sisa-sisa rumah mereka adalah hal paling mendasar,” ujarnya.
Menurut warga yang akan masuk ke Gaza, proses penyeberangan melibatkan lima tahap, yakni sisi Mesir, Otoritas Palestina, perwakilan Uni Eropa, milisi yang beroperasi dengan dukungan Israel, dan tentara Israel.
Seruan setop perlakuan sewenang-wenang
Menanggapi laporan itu, dua organisasi HAM Israel, Adalah dan Gisha, menyerukan penghentian kebijakan yang mereka sebut sebagai penyalahgunaan dan pembatasan tidak sah terhadap warga Gaza yang ingin kembali melalui Rafah. Mereka memperingatkan langkah itu setara dengan pemindahan paksa.
Dalam pernyataan pada Kamis, kedua organisasi mengatakan telah mengirim surat mendesak kepada kepala pertahanan Israel Katz, Jaksa Agung Gali Baharav-Miara, dan kejaksaan militer.
Mereka menuntut penghentian segera kebijakan pembatasan dan perlakuan yang dinilai tidak sah terhadap warga Gaza yang ingin kembali melalui perlintasan Rafah di perbatasan Palestina-Mesir.
Kesaksian yang dikumpulkan, termasuk dari warga lanjut usia dan anak-anak, menggambarkan interogasi keras oleh militer Israel, namun menegaskan warga yang akan kembali ke Gaza itu tetap bertekad tinggal di tanah mereka dan menolak upaya pengusiran.
Organisasi tersebut menyatakan penutupan perlintasan telah menghalangi warga Palestina yang terluka dan sakit untuk berobat ke luar, serta mencegah ribuan orang yang berada di luar Gaza untuk kembali.
Semua pelaku perjalanan, menurut mereka, harus mendapat persetujuan keamanan terlebih dahulu dari Israel, dengan pembatasan ketat atas proses keluar dan masuk. Hanya sejumlah kecil warga yang pergi selama perang yang diizinkan kembali.
Laporan lapangan menunjukkan hanya sejumlah kecil orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, yang diizinkan kembali, meski sebelumnya disebutkan sekitar 50 orang akan diizinkan masuk setiap hari, tanpa penjelasan jelas atas perbedaan kondisi yang ada tersebut.
Kesaksian juga menggambarkan praktik penutupan mata, pemborgolan, dan penyitaan barang pribadi. Sebagian warga Palestina dipindahkan di dalam Gaza oleh kelompok bersenjata yang berkoordinasi dengan tentara Israel dan menjalani interogasi keamanan dengan tekanan serta ancaman penangkapan.
Organisasi tersebut menilai praktik itu melanggar hukum internasional yang menjamin hak untuk kembali tanpa pembatasan sewenang-wenang, dan memperingatkan bahwa pencegahan kepulangan serta pemberlakuan syarat keamanan dapat dikategorikan sebagai pemindahan paksa yang dilarang berdasarkan Konvensi Jenewa.
Mereka menyerukan penghapusan seluruh hambatan terhadap kepulangan, pencabutan syarat keamanan, dan kepatuhan penuh terhadap hukum internasional.
Kesaksian di lapangan
Dalam video yang beredar luas, warga yang akan kembali ke Gaza, Adel Imran, mengatakan pria bersenjata membuka pintu bus dan memindahkan penumpang ke kendaraan militer menuju wilayah Morag antara Rafah dan Khan Younis. Di sana mereka digeledah dan kemudian diserahkan kepada pasukan Israel.
Dalam video yang sama, Amani Imran mengatakan pria bersenjata menyita barang bawaan mereka sebelum tentara Israel memanggil penumpang satu per satu untuk difoto dan diinterogasi mengenai alasan meninggalkan Gaza dan alasan kembali.
Dalam kesaksian lain yang direkam, seorang perempuan lanjut usia Palestina mengatakan ia diinterogasi selama tiga jam setelah kembali dari perjalanan medis panjang ke Mesir. Ia menyebut bus dikepung kendaraan militer sebelum penumpang dipindahkan ke wilayah yang berada di bawah kendali Israel.
Ia menambahkan mereka kemudian diserahkan kepada unit yang disebut sebagai unit antiteror yang dipimpin Ghassan al-Deheini, komandan milisi Abu Shabab di Gaza, dan ditanya tentang warga Palestina yang tewas selama perang dalam upaya yang menurutnya untuk mengintimidasi warga yang kembali ke Gaza.
Media Mesir dan Israel sebelumnya melaporkan sekitar 50 warga Palestina akan diizinkan masuk Gaza setiap hari, dengan jumlah serupa keluar ke Mesir untuk berobat, namun pengaturan itu belum terealisasi.
Perkiraan Palestina di Gaza menunjukkan sekitar 22.000 warga yang terluka dan sakit perlu keluar dari wilayah tersebut untuk mendapatkan perawatan akibat runtuhnya sektor kesehatan pascaperang.
Data semi-resmi juga menunjukkan 80.000 warga Palestina telah mendaftar untuk kembali ke Gaza, menegaskan penolakan luas terhadap pengusiran dan tekad untuk kembali ke Gaza meski terjadi kehancuran.
Sebelum perang, ratusan warga Palestina melintasi Rafah setiap hari dalam dua arah melalui mekanisme yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Gaza dan otoritas Mesir tanpa keterlibatan Israel.
Dalam tahap pertama perjanjian gencatan senjata, Israel seharusnya membuka penuh perlintasan tersebut saat gencatan berlaku pada 10 Oktober, namun hingga kini belum terealisasi.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Laporan: Trump menentang rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel
Baca juga: Dino: Dewan Perdamaian bukan solusi akhir, RI harus waspadai AS-Israel
Penerjemah: Primayanti
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
