Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan pihaknya belum dilibatkan dalam dalam pemetaan potensi perpajakan di lapangan.
"Belum ada wacana atau pembahasan ke arah sana," kata Nas saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Senin.
Nas sendiri tidak mau berbicara lebih jauh soal pelibatan TNI dalam memantau potensi perpajakan di tingkat masyarakat.
Untuk diketahui, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan keterlibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) bukan untuk melakukan pemeriksaan, pemungutan maupun mencari data perpajakan, melainkan hanya memberikan pendampingan apabila diperlukan.
Kewenangan pengawasan kepatuhan wajib pajak tetap sepenuhnya berada di tangan petugas DJP.
“Mereka itu (Babinsa dan Bhabinkamtibmas) bukan pelaksana dari pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak selama ini, tapi memberikan pendampingan di saat kami memerlukan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti saat ditemui di Jakarta, Senin.
Inge menerangkan, pendampingan yang dimaksud hanya dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika petugas perlu mendatangi wajib pajak di lokasi yang memerlukan penanganan khusus dari sisi keamanan atau akses transportasi.
“Misalnya kan kalau ada wajib pajak yang sebetulnya kita mengetahui punya potensi, dan kita ketahui alamatnya di suatu tempat, ternyata tempat itu mungkin ada suatu hal yang harus dijaga atau butuh penanganan khusus dalam transportasi, kami minta bantuan mereka itu boleh,” jelasnya.
Baca juga: DJP tegaskan Babinsa dan Bhabinkamtibmas bukan jadi pengawas pajak
Pewarta: Walda Marison
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
