Jakarta (ANTARA) - The Indonesian Institute (TII) mengatakan, pergantian pemimpin Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi peluang bagi pembenahan Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui audit menyeluruh, transparansi, evaluasi berbasis dampak, dan pelibatan publik dalam program.
Peneliti Bidang Sosial TII Made Natasya Restu Dewi Pratiwi mengatakan di Jakarta, Jumat, bahwa pihaknya menilai perbaikan MBG perlu dimulai dari evaluasi tata kelola yang lebih menyeluruh.
"Temuan Kajian Kebijakan Tengah Tahun 'Policy Assessment' TII Tahun 2025 menunjukkan MBG masih memiliki aspek yang perlu diperbaiki, yakni belum meratanya kompetensi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), lemahnya pengawasan keamanan pangan, keterbatasan transparansi data dan evaluasi program, serta minimnya pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses pemantauan program," kata Natasya.
Ia juga mengingatkan agar pelibatan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pendanaan MBG dilakukan secara hati-hati dan diatur secara transparan dan akuntabel.
Baca juga: SPPG tidak akan terima insentif selama libur sekolah
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan bahwa kerja sama dengan sektor swasta tidak menjadi pintu masuk distribusi makanan ultra-proses maupun makanan dan minuman kemasan dengan kandungan gula, garam, dan lemak tinggi yang berpotensi bertentangan dengan tujuan perbaikan gizi serta regulasi kesehatan yang berlaku.
“Jangan sampai pelibatan CSR justru membuka ruang promosi silang produk yang tidak sejalan dengan tujuan MBG untuk membangun pola makan sehat pada anak,” kata Natasya.
Senada, Senior Research and Policy Analyst Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Jimmy Daniel Berlianto menilai bahwa tata kelola MBG masih terlalu sentralistik.
Menurut dia, program ini akan lebih efektif apabila memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah, sekolah, petani lokal, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan untuk terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.
Baca juga: Kejagung segel 17.600 sepeda motor listrik BGN
“MBG memiliki potensi untuk memperkuat ketahanan pangan lokal apabila rantai pasok pangan dibangun bersama petani dan pelaku usaha lokal. Program ini tidak boleh hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga harus mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan pada ekosistem pangan daerah," katanya.
Dengan demikian, kata Jimmy, ketimpangan akses pangan dapat dicegah dan distribusi bahan pangan yang dijadikan menu MBG menjadi relevan dengan preferensi masyarakat lokal.
Menurut dia, desain MBG tidak boleh berhenti pada pembagian makanan semata. Program perlu diarahkan untuk menciptakan perubahan perilaku jangka panjang melalui edukasi gizi yang berkelanjutan. Penerima manfaat perlu dibekali pemahaman mengenai pemilihan makanan bergizi seimbang, dan konsumsi pangan lokal yang sehat.
Baca juga: 76 sekolah di Jawa tak akan lagi terima MBG
Dengan demikian, MBG tidak hanya mengatasi masalah gizi dalam jangka pendek, tetapi juga membangun budaya konsumsi pangan sehat yang berkelanjutan di masyarakat.
Keduanya menilai bahwa reformasi MBG harus diarahkan pada tata kelola yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis bukti.
Selain itu, evaluasi program juga harus berfokus pada dampak nyata, seperti perbaikan status gizi penerima manfaat, pengurangan kesenjangan akses pangan bergizi, penguatan ketahanan pangan lokal, serta peningkatan pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan.
"Pergantian pimpinan BGN harus menjadi momentum untuk memperbaiki akar persoalan tata kelola MBG agar tujuan program dapat tercapai secara lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan, serta akuntabel dan transparan," katanya.
Baca juga: AMMSI: Penghentian MBG saat libur sejalan dengan prinsip efisiensi
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
