Jakarta (ANTARA) - Program komoditas unggulan perkebunan nasional yang dicanangkan Kementerian Pertanian memiliki peluang besar untuk diintegrasikan dengan program Perhutanan Sosial.
Integrasi ini memperkuat nilai tambah dan daya saing produk perkebunan melalui pengolahan hulu–hilir, sekaligus memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan, tanpa mengorbankan fungsi ekologis kawasan.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa empat dari tujuh komoditas strategis perkebunan nasional merupakan tanaman berkayu, sehingga sinergi antara kebijakan hilirisasi perkebunan dan pengelolaan hutan menjadi langkah logis dan strategis.
Dengan pendekatan agroforestri pada lahan perhutanan sosial, kawasan hutan diposisikan sebagai ruang produksi lestari yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.
Kementan telah menetapkan peta jalan hilirisasi perkebunan yang difokuskan pada peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah, dan daya saing komoditas strategis nasional.
Program hilirisasi ini mencakup tujuh komoditas utama, seperti tebu, kelapa, kakao, kopi, lada, pala, dan jambu mete, dengan anggaran sekitar Rp9,95 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan kawasan seluas kurang lebih 870 ribu hektare serta berpotensi menyerap hingga 1,6 juta tenaga kerja baru.
Hilirisasi digencarkan agar petani tidak lagi hanya menjual bahan mentah, melainkan mengolah hasil perkebunan di dalam negeri, sehingga nilai tambahnya dinikmati oleh petani dan daerah. Program ini juga didukung melalui sinergi lintas sektor, termasuk optimalisasi lahan perhutanan sosial oleh Kementerian Kehutanan. Hal tersebut untuk memastikan bahan baku berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam rantai hilirisasi.
Bermanfaat
Dari perspektif lingkungan, integrasi ini justru memperlihatkan manfaat paling fundamental. Pola agroforestri multi-komoditas menjaga tutupan hutan, memperbaiki kesuburan tanah, menjaga tata air, serta melindungi keanekaragaman hayati.
Komoditas,seperti kopi, kakao, pala, dan kelapa yang tumbuh di bawah naungan pohon besar membantu menjaga mikroklimat hutan dan mengendalikan emisi karbon. Model wanatani karet pun terbukti lebih ramah lingkungan dibandingkan monokultur.
Secara nasional, perhutanan sosial menjadi bagian penting dalam pencapaian komitmen iklim, termasuk target net sink 2030 melalui skema Forest and Other Land Use (FOLU), serta membuka peluang insentif karbon bagi komunitas desa hutan. Bahkan, di wilayah pesisir, perhutanan sosial mendorong ekonomi biru melalui pengelolaan mangrove yang produktif, sekaligus melindungi pantai dari abrasi dan banjir.
Dengan demikian, integrasi perkebunan dan perhutanan sosial bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan fondasi pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.
Secara ekonomi, pengembangan komoditas unggulan, seperti kopi, kakao, pala, mete, dan karet di kawasan perhutanan sosial memperpanjang rantai nilai dan menumbuhkan industri berbasis sumber daya lokal. Komoditas tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
