Jakarta (ANTARA) - Pada 7 Januari 2026, di hadapan lebih dari sejuta peserta yang hadir secara daring dan luring dari seluruh penjuru negeri, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan pada 2025.
Panen raya di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, jadi ladang yang cukup simbolis karena Jawa Barat adalah penyumbang utama produksi beras nasional.
Merujuk data Kementerian Pertanian, nilai Self-Sufficiency Ratio (SSR) pangan Indonesia dalam periode 2020-2023 berkisar antara 91,04 persen hingga 98,88 persen, lalu turun ke 87,14 persen pada 2024, artinya Indonesia belum masuk kategori swasembada penuh sepanjang periode itu. ASEAN Food Security Information System (AFSIS) kemudian melaporkan SSR Indonesia mencapai 110,25 persen pada 2025. Swasembada penuh akhirnya tercapai.
Angka SSR di atas 100 persen berarti produksi melampaui konsumsi, kondisi ini berbeda secara fundamental dari kondisi-kondisi swasembada parsial sebelumnya.
Produksi beras nasional naik dari 30,62 juta ton pada 2024 menjadi 34,69 juta ton pada 2025, didukung oleh peningkatan luas panen padi dari 10,05 juta hektar menjadi 11,32 juta hektar.
Kondisi tersebut juga diperkuat cadangan beras pemerintah yang mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, yakni menembus 4 juta ton, dan sepanjang 2025 tidak ada impor beras sama sekali.
Pemerintahan Presiden Prabowo tidak mengandalkan satu instrumen tunggal. Melalui jalur intensifikasi, pemerintah memperkuat benih unggul, pompanisasi, optimasi lahan, irigasi, modernisasi pertanian, serta peremajaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Dari sisi ekstensifikasi, percepatan cetak sawah baru dilakukan secara paralel.
Salah satu terobosan yang berdampak langsung pada petani adalah reformasi distribusi pupuk bersubsidi. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 menyederhanakan 145 regulasi sekaligus menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.
Penyederhanaan regulasi yang selama ini justru menjadi hambatan distribusi pupuk di lapangan memiliki efek langsung kepada petani yang kini mendapat akses lebih cepat dengan harga lebih rendah.
Baca juga: Menko Pangan: Swasembada pangan menjadi kehormatan untuk rakyat
Baca juga: Prabowo pastikan swasembada pangan di tengah konflik geopolitik
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
