Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Mukhamad Misbakhun menilai kemerdekaan Indonesia tidak cukup diukur melalui capaian ekonomi makro, tetapi harus tercermin dari manfaat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Pesan yang lebih penting ialah bahwa Indonesia tidak boleh dibangun hanya untuk satu masa jabatan. Indonesia harus dipersiapkan untuk satu zaman, bahkan untuk satu abad ke depan," kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Senin, dalam rangka HUT Ke-81 Kemerdekaan RI.
Menurut dia, kemerdekaan harus hadir melalui kecukupan pangan, pendidikan yang baik, kesehatan yang terjangkau, pekerjaan dan rumah yang layak, ketersediaan energi, ekonomi desa yang berkembang, serta negara yang mampu melindungi dan memberdayakan masyarakat.
Misbakhun menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya pembangunan sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.
Menurut dia, MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga dapat membangun rantai ekonomi yang melibatkan petani, nelayan, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Baca juga: Prabowo ingin hukum adil dan kesejahteraan dirasakan seluruh rakyat
"Bahan pangan yang diserap dari petani, nelayan, dan UMKM lokal akan menciptakan rantai nilai dari hulu ke hilir. Satu piring makanan bergizi menghubungkan petani, koperasi, hingga anak-anak sekolah," katanya.
Ia mengatakan program berskala besar tersebut perlu didukung tata kelola yang kuat agar manfaatnya tepat sasaran.
Misbakhun juga menyoroti pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat di perdesaan.
Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 KDMP beroperasi hingga akhir 2026.
"Kopdes Merah Putih harus hidup, bukan sekadar papan nama. Ia harus menjadi offtaker hasil pertanian, distributor kebutuhan pokok, dan lembaga keuangan mikro desa," katanya.
Baca juga: Tema HUT ke-80 RI: Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju
Menurut Misbakhun, koperasi yang sehat dapat meningkatkan daya tawar petani, membuka peluang kerja bagi generasi muda, memperpendek rantai distribusi, serta mendorong aktivitas ekonomi di perdesaan.
"Penguatan KDMP harus diarahkan untuk menjadikan desa sebagai pusat aktivitas ekonomi yang produktif. Desa sebagai pusat pertumbuhan, sehingga pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berputar di kota," katanya.
Tambang ilegal
Di sektor pertambangan, Misbakhun mengapresiasi langkah pemerintah menertibkan kegiatan pertambangan ilegal serta mendorong penguatan tata kelola sumber daya alam.
Ia mencontohkan kinerja PT Timah Tbk yang membukukan laba bersih sekitar Rp2,71 triliun pada semester pertama 2026 atau meningkat sekitar 804,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Misbakhun menilai perbaikan tata kelola dan penegakan hukum di sektor pertambangan penting untuk memperkuat penerimaan negara dan kesehatan industri.
Baca juga: Prabowo: Kita tidak mau berhenti sebelum rakyat sejahtera
Namun, menurut dia, penataan sektor pertambangan juga perlu disertai solusi ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan pada sektor tersebut.
SOKSI juga mendorong percepatan hilirisasi sumber daya alam agar nilai tambah dapat diciptakan di dalam negeri melalui pengembangan industri, teknologi, dan lapangan kerja.
Misbakhun mengatakan kemandirian energi juga perlu diperkuat melalui pengembangan biodiesel dan pengurangan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.
"Kemerdekaan bukan sekadar upacara atau simbol. Kemerdekaan harus hadir di meja makan, di sekolah, di tempat kerja, dan dalam perlindungan hukum. Mari kita pastikan 81 tahun kemerdekaan adalah tonggak untuk Indonesia naik kelas menuju 2045," katanya.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
