Jakarta (ANTARA) - Direktur Jakarta Institute Agung Nugroho meminta Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang baru, Uus Kuswanto, agar mengarahkan prioritas pembangunan ibu kota ke peningkatan kualitas hidup warga, bukan hanya pada proyek fisik.
Agung dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menilai indikator pembangunan Jakarta memang terlihat positif, tetapi masih meninggalkan persoalan mendasar.
"IPM kita mencapai 85,05 dan kemiskinan turun menjadi 4,28 persen. Tapi stunting masih 17,2 persen dan balita 'underweight' (kondisi seseorang memiliki berat badan di bawah rata-rata) justru naik menjadi 14,9 persen," kata Agung.
Jakarta maju secara infrastruktur, tapi tidak semua manusianya ikut maju. Karena itu, Agung menilai sekda memegang peran strategis untuk membalik orientasi pembangunan tersebut.
Menurut dia, selama ini APBD puluhan triliun kerap tersedot ke proyek yang terlihat dan mudah dipromosikan, sementara urusan manusia seperti gizi anak, pendidikan dan perlindungan sosial justru kurang mendapat ruang.
Baca juga: Proses penunjukan Sekda Jakarta cukup panjang
Baca juga: Wali Kota Jakbar Uus Kuswanto jadi Sekda DKI Jakarta
Jakarta tidak kekurangan trotoar baru atau halte baru. "Yang kurang adalah intervensi serius terhadap kualitas hidup warga, terutama yang paling rentan," ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengentasan kemiskinan dan pengangguran memerlukan pendekatan lintas dinas yang terencana.
Dengan ada sekitar 464 ribu warga Jakarta yang masih hidup miskin dan pengangguran berada di angka 6,05 persen, maka pelatihan vokasi, pemberdayaan ekonomi serta program UMKM harus diarahkan secara tepat sasaran.
"Banyak pelatihan hanya memenuhi kalender kegiatan. Sekda harus memastikan program benar-benar menyentuh pengangguran struktural, bukan sekadar seremonial," katanya.
Agung juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah. IPM Kepulauan Seribu tercatat hanya 76,69, jauh di bawah wilayah lain di Jakarta.
Karena itu, sekda harus mendorong seluruh dinas bekerja dengan basis data terintegrasi hingga tingkat RT untuk mengatasi kesenjangan tersebut.
Baca juga: FPPJ optimis Sekda DKI yang baru lebih memperhatikan pemuda
Baca juga: Ini sosok yang pantas jadi calon Sekda DKI versi LP2AD
Pembangunan manusia tidak bisa disamaratakan. "Kondisi Kampung Pulo beda dengan Tambora, berbeda lagi dengan pulau-pulau kecil. Data mikro harus jadi dasar kebijakan," katanya.
Terkait stunting, Agung menyebutkan persoalan itu sebagai “luka diam” Jakarta. Menurut dia, tanpa koordinasi yang kuat dari sekda, program penurunan stunting akan gagal karena setiap dinas bergerak sendiri.
Agung menilai pengalaman Uus Kuswanto sebagai Wali Kota Jakarta Barat memberi modal penting untuk memimpin birokrasi Jakarta.
Selama menjabat, Uus berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 4,09 persen pada 2023 menjadi 3,94 persen pada 2024.
"Jakarta Barat itu wilayah padat, keras, penuh dinamika. Kalau bisa menurunkan kemiskinan di sana, berarti ia punya sensitivitas terhadap masalah lapangan," kata Agung.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
