Jakarta (ANTARA) - Selama puluhan tahun, program transmigrasi identik dengan upaya pemerataan dari wilayah padat ke wilayah yang jarang penduduknya. Namun, untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik yang kini semakin kompleks, pendekatan konvensional tersebut tidak lagi memadai.
Saat ini transmigrasi tidak boleh lagi sekadar memindahkan kemiskinan atau membuka lahan tanpa arah. Untuk itu, Kementerian Transmigrasi tengah mengembangkan transformasi kebijakan Transmigrasi 5.0 yang menempatkan data dan sains sebagai pedoman dalam pembangunan, didukung dengan kolaborasi lintas sektor.
Fondasi utama dari transformasi tersebut adalah perubahan pola pikir dalam pengambilan kebijakan. Selama ini, tantangan terbesar dalam pengelolaan kawasan transmigrasi seringkali muncul karena kurangnya akurasi data mengenai potensi dan kebutuhan riil di lapangan.
Akibatnya, wilayah transmigrasi dibangun tanpa konektivitas ke rantai pasok ekonomi dan komoditas unggulan gagal mencapai nilai tambah maksimal.
Menyadari hal tersebut, Kementerian Transmigrasi menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) beserta sejumlah perguruan tinggi untuk memastikan setiap langkah pembangunan berpijak pada science-based policy.
Kebijakan berbasis sains bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan mendesak untuk memetakan potensi wilayah secara presisi, mulai dari kontur tanah, kesesuaian komoditas yang dikembangkan, hingga mitigasi risiko bencana.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, menyatakan bahwa pendekatan modern tersebut mutlak diperlukan untuk menjamin keberlanjutan kawasan transmigrasi.
Menurut dia, transmigrasi di era 5.0 harus memenuhi tiga aspek kunci, yakni resiliensi, keberlanjutan, dan kemanusiaan, sehingga riset harus dilakukan secara komprehensif untuk mempersiapkan penempatan transmigran, pengembangan ekonomi kawasan, hingga proses asimilasi dengan masyarakat lokal.
Pendekatan berbasis data tersebut juga diperlukan oleh pemerintah untuk merancang strategi investasi yang spesifik, tidak lagi disamaratakan untuk semua daerah.
Plt. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan sekaligus Direktur Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengembangan Regional BRIN, Anugerah Widiyanto, menyoroti bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik unik yang membutuhkan perlakuan yang berbeda.
Misalnya, Sulawesi membutuhkan penguatan hilirisasi dan agroindustri, Kalimantan memerlukan kemudahan akses, sementara Nusa Tenggara membutuhkan investasi ekonomi yang adaptif terhadap kondisi wilayah yang kering.
Baca juga: Mentrans: Transmigrasi bukan sekadar perpindahan penduduk
Baca juga: Hasil riset Ekspedi Patriot jadi rekomendasi bagi kebijakan Kementrans
Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
