Yogyakarta (ANTARA) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menganugerahkan status anggota kehormatan PWI kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, sekaligus sebagai tokoh pemimpin daerah pertama di Yogyakarta yang menerima kartu anggota kehormatan PWI.
Penganugerahan yang diberikan dalam agenda Pelantikan Pengurus PWI DIY di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (22/1) itu sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Sri Sultan HB X dalam menjaga kemerdekaan pers serta membangun relasi yang harmonis antara pemerintah dan insan media.
Selain menerima kartu kehormatan, Sultan juga menerima sertifikat dan jas PWI yang dikenakan langsung oleh Ketua PWI Pusat Akhmad Munir.
Sri Sultan mengatakan, pemerintah dan pers memiliki peran yang berbeda, namun sama-sama penting dalam menopang kehidupan demokrasi dan kepentingan publik, sehingga relasi yang terbangun secara sehat akan berdampak langsung pada kenyamanan dan rasa aman masyarakat.
Baca juga: Ketua Umum PWI Pusat lepas peserta Kemah Budaya Wartawan
"Pemerintah dan pers itu bagaikan tiang pancang pada sebuah jembatan. Penempatannya berbeda, tetapi sama-sama menjadi soko guru jembatan tersebut," kata Sultan HB X usai menghadiri pelantikan.
Menurut dia, bagaimana pemerintah dan pers saling menyangga dengan baik, dengan harapan jembatan itu dilalui publik dan rakyat merasa nyaman serta aman.
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan, status anggota kehormatan PWI diberikan kepada tokoh nasional yang dinilai memiliki kepedulian terhadap kemerdekaan pers serta mampu menjaga hubungan konstruktif dengan komunitas jurnalis.
"Kami dari PWI Pusat memberikan anugerah anggota kehormatan PWI kepada Gubernur DIY," katanya.
Menurut dia, terdapat sejumlah kriteria penerima anggota kehormatan PWI, antara lain memiliki kepedulian terhadap kemerdekaan pers, memelihara hubungan yang baik dengan insan pers, serta turut berkontribusi bagi organisasi PWI.
"Beliau adalah tokoh pemimpin daerah di Yogyakarta yang pertama menerima Kartu Anggota Kehormatan PWI," katanya.
Dalam kepengurusan PWI DIY terdapat nama-nama sebagai penasihat GKR Mangkubumi, Prof. Dr. Drs. Edy Suandi Hamid, Drs. A. Hafid Asrom, MM, Prof. Dr. Suyanto dan Ki Bambang Widodo.
Di jajaran dewan pakar ada nama Prof Dr. Muchlas, Prof. Dr. Sujito, SH, MSi, Prof. Pardimin, PhD, Dr. Aciel Suyanto, SH,MH, Dr. Esti Susilarti, M. Par, Dr. TM. Luthfi Yazid, SH, LL.M., dan Ahmad Subagya.
Sementara, Sri Sultan dalam sambutannya setelah penganugerahan memberikan tanggapan atas pidato Ketua PWI DIY Hudono dan Ketum PWI Akhmad Munir terkait usulan agar Yogyakarta menjadi Pusat Pers Pancasila.
Sri Sultan mengusulkan agar diadakan studi akademik tentang Pusat Pers Pancasila. Jika studi akademik memberikan lampu hijau maka Gubernur DIY akan berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Jika semuanya oke maka gagasan menjadikan Yogyakarta sebagai pusat pers Pancasila juga akan jalan," katanya.
Baca juga: Jelang HPN 2026, PWI ajak negara hadir jaga kesehatan ekosistem media
Pewarta: Hery Sidik
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
