Jakarta (ANTARA) - PT Pos Indonesia (Persero) berkolaborasi dengan Rumah Tani Nusantara memperkuat distribusi dan rantai pasok komoditas pangan di berbagai wilayah terdampak bencana, terutama Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Ferry Irawan saat menghadiri penandatanganan kesepakatan kerja sama antara kedua lembaga itu, menyatakan bahwa kolaborasi tersebut dapat membantu mengendalikan inflasi di wilayah terdampak bencana.
“Penguatan distribusi pangan pascabencana tidak dapat dilakukan secara sektoral. Pemerintah mendorong peran aktif BUMN logistik untuk bekerja sama dengan mitra usaha dan komunitas petani agar rantai pasok tetap berjalan, biaya logistik terkendali, dan harga pangan stabil,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan bencana alam yang terjadi telah mengganggu produksi dan distribusi pangan, sehingga menyebabkan keterbatasan pasokan, meningkatnya biaya logistik, serta berpotensi menimbulkan tekanan inflasi pangan.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, penguatan distribusi menjadi faktor kunci untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Ferry menuturkan, melalui kerja sama tersebut, Pos Indonesia dapat mengoptimalkan jaringan logistik nasional dan layanan last mile hingga ke wilayah pedesaan dan daerah yang sulit dijangkau.
Sementara itu, Rumah Tani Nusantara berperan sebagai mitra petani melakukan pendampingan budidaya dan penyerapan hasil petani serta bekerjasama dengan pelaku usaha untuk pemasaran komoditas di berbagai wilayah untuk memastikan ketersediaan komoditas serta keberlanjutan pasokan dari hulu ke hilir.
Ia berharap sinergi tersebut mampu menekan volatilitas harga pangan dan mendukung pengendalian inflasi secara berkelanjutan.
Ferry menyatakan BUMN logistik lainnya juga akan didorong untuk mengembangkan model kolaborasi serupa di berbagai wilayah sebagai bagian dari penguatan sistem logistik nasional.
Ia mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat integrasi data, pemantauan pasokan dan harga, serta koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas pasokan dan mendukung pemulihan ekonomi daerah pascabencana.
“Setelah tanggap darurat selesai, aktivitas ekonomi harus tetap jalan. Untuk mendorong aktivitas ekonomi jalan kembali, kami dari Kemenko Perekonomian sangat menyambut baik kerja sama ini," ucap Ferry Irawan.
Untuk mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana, pemerintah juga telah memberikan berbagai keringanan kebijakan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Di antaranya melalui pemberian grace period, restrukturisasi kredit, relaksasi persyaratan agunan tambahan, kemudahan administratif, kebijakan klaim penjaminan/pertanggungan, percepatan penyaluran baru KUR, serta keringanan suku bunga/marjin KUR.
Selain itu juga dilakukan perbaikan infrastruktur dan akses jalur distribusi, pemanfaatan dan penguatan cadangan pangan pemerintah (buffer stock), serta menyalurkan bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bantuan pemulihan produksi pertanian.
Baca juga: PosIND gunakan skema jemput bola salurkan bantuan di daerah terdampak
Baca juga: Pos pastikan distribusi bantuan Sumatera-kiriman akhir tahun optimal
Baca juga: Pemerintah longgarkan KUR hingga 3 tahun bagi korban bencana Sumatera
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
