Bandung (ANTARA) - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (Perdosni) dengan tema "Otak Sehat, Negara Kuat" menyoroti persoalan sumber daya dan tantangan yang harus dihadapi dalam bidang neurologi, perlu ditanggulangi bersama.
Ketua Pengurus Pusat (PP) Perdosni, dr Dodik Tugasworo P mengatakan meskipun kini sumber daya manusia, alat kesehatan, serta obat-obatan di bidang neurologi terus meningkat, namun masih ada kendala dalam distribusi dan aksesibilitas, terutama di daerah terpencil.
"Kami di Perdosni menimbang perlunya strategi nasional untuk memperkuat infrastruktur kesehatan otak, termasuk pengembangan teknologi diagnostik, obat-obatan terkini, serta program pencegahan berbasis masyarakat," kata Dodik di sela Mukernas PP Perdosni di salah satu hotel di Bandung, Sabtu.
Selain itu, kata dia, Perdosni menyadari pentingnya mengantisipasi perubahan global, mulai dari tren penyakit neurologi akibat gaya hidup modern, hingga pemanfaatan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), precision medicine, dan neuroteknologi dalam layanan kesehatan.
Baca juga: Lestari: Kemakmuran bukan hanya materi, melainkan sehat jasmani-rohani
"Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan deteksi dini, personalisasi terapi, serta memperluas akses layanan neurologi di Indonesia," ucapnya.
Disebutkan Dodik, sebagai organisasi profesi dokter spesialis neurologi, Perdosni memiliki tanggung jawab dalam berbagai bidang, mencakup pelayanan, pendidikan dan penelitian.
Di mana terkait pelayanan, Perdosni bersama pemerintah memastikan layanan neurologi yang merata dan bermutu tinggi di seluruh Indonesia.
Selanjutnya di bidang pendidikan, bersama masyarakat mendidik generasi baru dokter spesialis neurologi yang kompeten dan berintegritas.
"Sedangkan di lingkup penelitian, bersama lembaga pendidikan dan penelitian, Perdosni mendorong riset inovatif untuk menemukan solusi atas tantangan kesehatan otak, baik dari aspek pencegahan, diagnosis, maupun terapi," kata Dodik.
Pembiayaan Neurologi
Di lokasi Mukernas, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan dalam Mukernas tersebut juga terungkap aspirasi agar adanya keseimbangan antara rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan para dokter spesialis untuk mengikuti dinamika tarif atau penyesuaian.
"Tentu BPJS Kesehatan kan melihat, boleh aja ke depan mau disesuaikan, kan naik terakhir itu tahun 2023, sekitar Januari 2023," kata Ali.
Ali mengungkapkan, dalam momen itu juga, diungkapkan mengenai rujukan yang berbasis kompetensi dengan akan dilakukan penjabaran lebih lanjut, serta perubahan sistem pembayaran tarif layanan ke fasilitas kesehatan yang sebelumnya berdasarkan tarif INA-CBGs atau Indonesia Case Based Group menjadi iDRG.
iDRG mengelompokan diagnosis dan tindakan medis berdasarkan tingkat kesamaan penggunaan sumber daya pelayanan.
Baca juga: Neurofibromatosis tipe 1 bisa berdampak pada neurologi anak
"Nah dan tentu kalau BPJS itu gampang aja, inginnya kita yang fair aja, tidak boleh dokter melakukan fraud, harus dicegah, kalau memang harusnya dibayar ya dibayar, dan BPJS itu bayarnya itu ke rumah sakit, tidak pernah lebih dari 15 hari setelah klaim diserahkan, asal tidak ada dispute, dan tidak ada pending claim," ucapnya.
Bahkan, disebutnya, BPJS Kesehatan memberikan uang muka, hanya terkadang memang dokter mengatakan jasa medis yang diterimanya lebih dari dua pekan atau satu bulan.
"Masalahnya, BPJS tidak pernah kontrak dan istilahnya kerja sama langsung dengan dokter di rumah sakit. Melainkan dengan direksi. Jadi seharusnya ada diskusi dokter dengan direksinya, tidak dengan langsung ke BPJS, apalagi kalau ke medsos karena masalahnya nanti tak akan selesai," tuturnya.
Baca juga: Mahasiswa UI juara satu oral presentation kompetisi ilmiah neurologi
Baca juga: Asosiasi dokter neurologi sosialisasi Program JKN, bantu atasi masalah
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
