Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik sekaligus Dosen Hubungan Sipil Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia RAj Mayyasari Timur Gondokusumo menilai pelibatan TNI dalam pengawasan pembangunan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah masih sesuai dengan koridor dan perintah Presiden Prabowo Subianto.
Pandangan tersebut dia sampaikan menanggapi maraknya isu beredar soal Koperasi Merah Putih yang hanya dipakai menjadi alat politik untuk kepentingan tertentu.
"Keterlibatan TNI dari struktur paling atas sampai bawah (Babinsa) dalam program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari kesiapan dan komitmen TNI dalam mendukung penuh percepatan pembangunan," kata Mayyasari dalam siaran yang diterima di Jakarta, Selasa.
Menurut Mayyasari, TNI mempunyai kemampuan daya jangkau pengawasan yang luas melalui personel yang tersebar sampai ke pelosok daerah.
Hal ini membuat proses pembangunan dari mulai pengerjaan infrastruktur hingga proses kerja koperasi dapat dipantau dengan baik.
Dengan proses pemantauan dan pengawasan tersebut, Mayyasari meyakini kinerja koperasi bisa lebih maksimal dan sesuai dengan tujuan Presiden Prabowo Subianto yakni memperkuat kekuatan perekonomian di pedesaan.
Dia juga menyoroti adanya isu yang mengatakan bahwa program Koperasi Merah Putih hanya menjadi tunggangan politik Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menuju jabatan tertentu.
Menurut dia, Tandyo hanya menjalankan tugas mengkoordinasikan antara TNI dan instansi terkait yang terlibat dalam kegiatan Koperasi Merah Putih ini. Dia menilai peran koordinasi itu diperlukan agar proses pembangunan koperasi di setiap daerah tidak terhambat dan berjalan dengan maksimal.
"Menurut saya, kehadiran Wakil Panglima TNI Jendral Tandyo Budi Revita dalam kegiatan program percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, bukan manuver langkah politik untuk sebuah jabatan," ujar Mayyasari.
Karena itu dia meyakini pelibatan TNI dalam program Koperasi Merah Putih murni untuk mendukung program pemerintah dalam penguatan ekonomi nasional.
"Program ini merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) dalam membantu tugas pemerintah didaerah terhadap program pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat," kata dia.
Baca juga: Satgas Kuala dipimpin Wakil Panglima TNI, diperkuat 200 personel
Baca juga: BUMN gandeng TNI bangun Koperasi Merah Putih
Pewarta: Walda Marison
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
