Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan seluruh persoalan legalitas terkait status kepemilikan lahan dapat segera tuntas tahun ini di kawasan pariwisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan langkah itu diambil untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan iklim pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
"Dua-duanya mau kami selesaikan bersamaan. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai, sekali menyelesaikan untuk semua isu hukumnya," ujar dia dalam pertemuan dengan Komisi VII DPR RI di Mataram, NTB, Selasa.
Iqbal memaparkan ada dua fokus utama yang sedang diselesaikan berupa kejelasan status tanah milik pemerintah provinsi melalui skema kesepakatan terbaik bersama masyarakat setempat serta kepastian status kawasan konservasi yang diselaraskan dengan aktivitas pariwisata.
Menurut dia, penyelesaian kedua persoalan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan iklim pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan di Gili Trawangan.
Pemprov NTB telah melakukan pembahasan lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Komisi II DPRD NTB, hingga dinas pariwisata untuk mempercepat legalitas lahan.
"Sudah ada pembahasan, kami sudah duduk bersama. Tinggal menentukan kapan mau selesai, dan sinyalnya sudah sangat positif. Mudah-mudahan tahun ini seluruhnya tuntas," kata Iqbal.
Lebih lanjut ia menyampaikan penyelesaian persoalan lahan juga perlu memperhatikan kepentingan masyarakat lokal agar pengembangan pariwisata tidak menimbulkan persoalan sosial baru.
Iqbal menilai pembangunan pariwisata yang tidak melibatkan warga lokal berpotensi memicu gesekan sosial dan mengganggu keamanan kawasan destinasi wisata.
Pemerintah NTB mengedepankan komunikasi dua arah melalui dialog bersama tokoh masyarakat dan warga Gili Trawangan untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima seluruh pihak.
"Prinsipnya kami ingin mencari penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Kami tidak ingin menyelesaikan masalah dengan melahirkan masalah baru. Penyelesaian di Gili Trawangan harus melibatkan masyarakat agar dampaknya berkelanjutan," pungkas Iqbal.
Baca juga: Komisi VII DPR ingin turis asing tak hanya kenal Bali dan Labuan Bajo
Baca juga: Atasi sampah Gili Trawangan, Jumhur janji percepat izin insinerator
Baca juga: Menyelamatkan aset di Gili Trawangan
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
