Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyiapkan lahan seluas sekitar satu hektare untuk pembangunan rumah susun (rusun) bagi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sebagai dukungan terhadap program strategis pemerintah pusat.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan hal tersebut saat audiensi terkait pembangunan Rusun Paspampres di Ruang Soekarno-Hatta, Pendopo Bupati, Cibinong, Rabu, yang dilanjutkan dengan peninjauan langsung lokasi di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakanmadang.
Rudy menegaskan Pemkab Bogor memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan rumah dinas prajurit Paspampres sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung kebutuhan negara.
“Saat negara membutuhkan, baik pemerintah daerah maupun pusat harus bersinergi tanpa memperhitungkan untung atau rugi. Apabila Paspampres membutuhkan rumah dinas, kami siap memfasilitasi dan memproses tahapan administrasinya dengan cepat,” ujar Rudy.
Ia menjelaskan lahan yang disiapkan merupakan aset milik pemerintah daerah yang berlokasi di sebelah Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Saat ini, proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) tengah diselesaikan.
Pemkab Bogor juga membatalkan Detail Engineering Design (DED) pembangunan gelanggang olahraga yang sebelumnya direncanakan di lokasi tersebut untuk menyesuaikan peruntukan lahan bagi pembangunan rusun.
Menurut Rudy, proses serah terima lahan beserta pemenuhan perizinan dan administrasi pendukung ditargetkan rampung paling lambat pada pekan depan agar pembangunan rusun dapat segera direalisasikan.
“Kami mendukung penuh agar pembangunan Rusun Paspampres dapat berjalan tanpa hambatan administratif,” katanya.
Rudy menegaskan bahwa penyerahan lahan tersebut bukan merupakan pengurangan aset daerah, melainkan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Ini adalah bentuk perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ketika pemerintah pusat meminta dukungan, kami akan memberikan yang terbaik,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan pembangunan rusun bagi Paspampres dan Kopassus menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat pada tahun 2026.
Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah, khususnya terkait kesiapan lahan dan kesesuaian tata ruang, agar program tersebut dapat berjalan sesuai rencana.
“Program ini merupakan bentuk perhatian khusus Menteri untuk memastikan hunian yang layak bagi pasukan pengamanan Presiden. Saat ini survei lokasi dan koordinasi teknis terus dilakukan, termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Bogor,” kata Sri Haryati.
Baca juga: BP Tapera: Rusun subsidi jadi solusi atasi backlog hunian perkotaan
Baca juga: Kemen PKP: Konsep rusun subsidi perkotaan yakni rusunami dan rusunawa
Baca juga: 73 KK siap direlokasi dari TPU Kebon Nanas ke rusun
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
