Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kebudayaan menegaskan penyusunan buku "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global" dilakukan melalui proses yang transparan, ilmiah, dan melibatkan panel ahli independen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Proses ini dirancang untuk memastikan kredibilitas akademik yang tinggi sekaligus menjaga jarak dari kepentingan politik praktis.
Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kemenbud Restu Gunawan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, menjelaskan seluruh proses penyusunan dilakukan melalui tahapan yang ketat dan terukur, mencerminkan komitmen kuat terhadap akurasi data dan kualitas substansi.
“Penentuan arah penulisan, penunjukan penulis, hingga pengawasan substansi sepenuhnya menjadi tanggung jawab editor bidang dan editor umum. Dengan mekanisme ini, kami memastikan buku memenuhi standar akademik dan kualitas ilmiah yang tinggi,” ujar Restu.
Kementerian Kebudayaan, dalam hal ini, berperan sebagai fasilitator yang mendukung ide dan gagasan, serta menghadirkan para penulis yang kompeten.
Ia juga menyatakan penerbitan buku sejarah Indonesia merupakan bagian dari instrumen pembentukan karakter dan identitas bangsa.
“Penerbitan buku ini merupakan bagian integral dari upaya pemajuan kebudayaan nasional. Penyusunan buku ini menghasilkan 7.958 halaman dalam 11 jilid,” ujarnya lagi.
Baca juga: Kemenbud siap mulai pemugaran Gunung Padang libatkan kolaborasi
Proses penulisan buku melibatkan ratusan sejarawan dan disupervisi oleh editor umum serta editor jilid yang berasal dari berbagai perguruan tinggi ternama.
“Mereka bekerja secara independen berdasarkan kaidah historiografi, metodologi ilmiah, serta prinsip keterbukaan terhadap kritik dan masukan publik,” katanya.
Kredibilitas akademik buku ini, lanjut dia, diperkuat oleh keterlibatan para editor jilid dari berbagai institusi, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, Universitas Jember, Universitas Negeri Padang, Universitas Islam Internasional Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta Masyarakat Sejarawan Indonesia. Keberagaman latar belakang editor memastikan tidak adanya dominasi perspektif tunggal dalam penyusunan narasi sejarah.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Singgih Tri Sulistiyono menilai penerbitan buku ini relevan dengan kondisi bangsa saat ini yang menghadapi tantangan globalisasi, disrupsi digital, hoaks, dan pseudosejarah.
“Ini waktu yang tepat ketika pilar kebangsaan menghadapi tantangan serius. Kita berupaya menemukan kembali identitas keindonesiaan yang dalam beberapa dekade terakhir semakin tergerus,” ujarnya.
Baca juga: Kemenbud rekonstruksi Situs Gunung Padang tak hanya andalkan APBN
Baca juga: DPR: Kritik terhadap buku sejarah bagian dari penyempurnaan
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
