Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan tambahan senilai Rp967,5 miliar guna mendukung fase pemulihan sosial-ekonomi warga penyintas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa alokasi anggaran stimulan ini merupakan periode daftar salur yang ke sembilan, yang akan ditujukan bagi penanganan kedaruratan jangka menengah di 10 kabupaten dan kota terdampak pada tiga provinsi itu.
"Hari ini kita menyalurkan bantuan-bantuan untuk bencana Sumatra di 10 kabupaten. Jumlahnya hampir Rp1 triliun yang kita salurkan kali ini, dan akan terus berlanjut pada periode berikutnya jika pendataan sekunder sudah tuntas," kata dia.
Saifullah menjelaskan bahwa intervensi anggaran kemanusiaan ini didistribusikan kepada lebih dari 82 ribu penerima manfaat melalui layanan PT Pos Indonesia guna memastikan kecepatan dan ketepatan penyaluran di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota.
Paket stimulan tersebut diberikan dalam bentuk pemenuhan isi hunian tetap, bantuan jaminan hidup (jadup) selama tiga bulan berjalan, serta program penguatan jaring ekonomi komunal melalui dana bantuan stimulan ekonomi.
Secara spasial, intervensi pemulihan ini menyasar enam kabupaten dan kota di Provinsi Aceh meliputi Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bireuen, Gayo Lues, Pidie Jaya, serta wilayah administratif Kota Langsa.
Selanjutnya, alokasi bantuan juga diarahkan untuk tiga wilayah di Provinsi Sumatera Utara, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga, serta Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.
Pusdatin Kemensos mengkonfirmasi berdasarkan Data Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera untuk tahap ini alokasi dana yang terbesar dialokasikan untuk Kabupaten Aceh Tamiang yakni senilai Rp448,2 miliar bagi 39.263 keluarga, disusul Kota Langsa senilai Rp374,6 miliar untuk menyokong 31.772 keluarga terdampak.
Saifullah menegaskan seluruh data sasaran berbasis kepala keluarga (KK) didasarkan atas usulan resmi pemerintah daerah setempat yang telah divalidasi secara ketat oleh Satgas PRR bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kemensos memastikan personel pendamping sosial di daerah akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala pascapenyaluran agar dana stimulan tersebut digunakan secara produktif demi memulihkan ketahanan ekonomi keluarga korban bencana," kata Saifullah yang didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo itu.
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Wuryanti Puspitasari
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
