Pemerintah hadirkan posko terpadu kawal angkutan Lebaran 2026

4 hours ago 2

pemerintah berkomitmen memastikan seluruh fasilitas transportasi dan pelayanan publik selama masa mudik dapat berjalan dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menghadirkan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 guna mengawal penyelenggaraan transportasi nasional, memperkuat pengawasan operasional, serta memastikan kelancaran mobilitas masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran.

Saat membuka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026, di Kementerian Perhubungan, Jumat malam, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, posko tersebut menjadi pusat koordinasi nasional guna memastikan setiap dinamika di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

“Sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh fasilitas transportasi dan pelayanan publik selama masa mudik dapat berjalan dengan baik melalui koordinasi yang kuat antarkementerian, pemerintah daerah, BUMN, swasta, serta seluruh pemangku kepentingan transportasi," kata Menhub.

Selain membentuk posko dalam rangka pengawasan, monitoring, serta evaluasi hingga ke tingkat wilayah, Menhub menyatakan, pihaknya juga telah mempersiapkan kebijakan pengaturan mobilitas pada moda transportasi antara lain dengan memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi.

Selain itu, pembatasan angkutan tertentu jelang hari H atau puncak arus mudik dan arus balik guna mengurangi antrean dan kemacetan, serta menyiapkan cadangan sarana angkutan sesuai kebutuhan di lapangan.

Kemudian, dilakukan juga ramp check untuk memastikan kelaikan operasional, melakukan rekayasa lalu lintas bila diperlukan bersama Polri, TNI, pemerintah daerah, serta pihak terkait, serta mengeluarkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat dan diskon tarif tol.

Kemenhub juga menyediakan program mudik gratis untuk membantu masyarakat, melakukan sosialisasi secara masif kepada petugas maupun masyarakat terkait kebijakan penyelenggaraan layanan transportasi, aspek keselamatan dan keamanan transportasi, serta melakukan koordinasi secara intensif dengan pemangku kepentingan terkait.

Lebih lanjut Menhub mengatakan kesuksesan penyelenggaraan angkutan Lebaran tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tapi juga pada sinergi, disiplin, serta integritas seluruh pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan terkait antara lain memastikan seluruh unsur yang bertugas memiliki pemahaman dan persepsi yang sama dalam melaksanakan kebijakan pengendalian mobilitas di lapangan.

Berikutnya melakukan pengawasan secara tegas namun tetap humanis dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, membangun komunikasi publik yang baik, transparan, serta mudah dipahami.

Hal itu penting sehingga masyarakat dapat memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah, juga menjaga konsistensi komunikasi agar tidak menimbulkan informasi yang kontradiktif maupun kesan ego sektoral.

“Dan yang tidak kalah penting, saya meminta kepada seluruh petugas di posko maupun di lapangan untuk selalu siap siaga menghadapi berbagai dinamika transportasi, bekerja dengan penuh dedikasi, kesabaran, serta mengedepankan keselamatan sebagai prioritas utama,” kata Dudy.

Lebih lanjut dia mengatakan telah dibentuk pos pelayanan atau pos monitoring dengan total 1.560 simpul dan jaringan, dengan rincian 264 titik simpul angkutan laut, 177 terminal yang terdiri dari 115 terminal tipe A dan 62 terminal tipe B.

Selain itu, 248 titik simpul angkutan penyeberangan, 472 titik simpul angkutan kereta api, 257 titik simpul angkutan udara, serta 43 jaringan di 6 gerbang tol dan 44 jaringan di jalan arteri.

Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 dilaksanakan pada 13-30 Maret 2026, dengan melibatkan Kemenhub, Kementerian Komdigi, Kementerian Pariwisata, Korlantas Polri, Basarnas, BMKG, BNPB, KNKT, Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Selanjutnya PT. Jasa Marga (Persero), Astra Infra Toll Nusantara, PT. Jasa Raharja (Persero), PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT. KAI (Persero), PT. KCIC, PT. PELINDO (Persero), PT. Pelni (Persero), PT. Angkasa Pura Indonesia, Perun LPPNPI/Airnav, Senkom Mitra Polri, RAPI, serta ORARI.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article